Kamis 12 September 2019, 23:20 WIB

Ahli Sebut tidak Ada Pelanggaran Berat dalam Pertemuan Firli-TGB

Ahli Sebut tidak Ada Pelanggaran Berat dalam Pertemuan Firli-TGB

MOHAMAD IRFAN /MI
Kapitra Ampera

 

AHLI hukum pidana Kapitra Ampera menilai tidak ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh eks Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Irjen Pol Firli Bahuri terkait pertemuannya dengan mantan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang.    

Pernyataan ini sekaligus membantah pernyataan dari Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang menduga Firli pernah melakukan dugaan pelanggaran berat ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.  

"Tidak ada etika yang dilanggar oleh Firli dan itu dalam rangka undangan. Dan TGB itu bukan tersangka di KPK," kata Kapitra, Kamis (12/9).

Kapitra berpendapat, proses pemeriksaan pengawasan internal soal kode etik di KPK, salah konteks. Menurutnya, pertemuan yang dilarang dan terdapat pelanggaran kode etik adalah apabila TGB merupakan seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka di KPK.    

"Kalau dia ketemu tersangka yang diperiksa KPK (baru pelanggaran). Sampai saat ini TGB bukan tersangka," ujar Kapitra.


Baca juga: Firli Bahuri akan Fokus Pada Kinerja dan Pencegahan Korupsi


Menurut dia, pertemuan itu adalah hal yang wajar, yang terpenting dalam pertemuan Firli dan TGB tidak ditemukan sedikit pun adanya percakapan atau komunikasi bahwa mereka melakukan suatu kesepakatan tertentu.   

"Firli yang diundang, dia juga waktu itu baru serah terima jabatan, tentu ada undangan didatangi, jadi apa yang salah? Itu kan pertemuan biasa. Kenapa kemarin sore dirilis dan hari ini Firli di fit and proper test, ini tidak fair," kata Kapitra.       

Pada Rabu (11/9), Wakil Ketua KPK Saut Situmorang didampingi Penasihat KPK Moh Tsani Annafari melakukan konferensi pers yang menyatakan Irjen Pol Firli Bahuri yang saat ini mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK telah melakukan pelanggaran etik berat semasa bekerja di lembaga penegak hukum tersebut.

Firli menjadi Deputi Penindakan KPK pada 6 April 2018 dan kembali ke Polri pada 20 Juni 2019. Berdasarkan rapat Dewan Pertimbangan
Pegawai (DPP), Firli melakukan sejumlah pertemuan dengan kepala daerah, Wakil Ketua BPK, dan politikus salah satu partai politik yang melanggar etik dalam Peraturan KPK. (OL-1)

Baca Juga

Ist/DPR

Anggota Komisi VIII DPR Apresiasi ‘One Gate Policy’ Kemenag

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 01 Desember 2021, 11:34 WIB
Selly Andriany Gantina mengapresiasi kebijakan one gate policy yang dilakukan Kemenag dalam penyelenggaraan keberangkatan...
dok kejagung

Kejagung Tangkap Tersangka Pengacara Halangi Penyidikan Korupsi LPEI

👤RO/Micom 🕔Rabu 01 Desember 2021, 11:11 WIB
Tersangka telah mempengaruhi dan mengajari tujuh orang saksi tersebut untuk menolak memberikan keterangan sebagai...
Ist/DPR

Jelang Pemberangkatan Umrah, DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Koordinasi

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 01 Desember 2021, 11:06 WIB
DPR meminta Kemenag untuk mempersiapkan kebijakan penyelenggaraan ibadah umrah yang lebih berpihak pada kepentingan calon...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya