Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PRESIDEN Joko Widodo meminta kepada para menteri ekonomi di kabinet untuk menginventarisasi regulasi-regulasi yang menghambat investasi masuk ke Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi perlambatan ekonomi dunia.
"Jalan yang paling cepat berkaitan dengan Foreign Direct Investment (FDI). Kuncinya hanya ada di situ. Ngga ada yang lain. Saya minta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi menginventarisir regulasi-regulasi yang menghambat," tegas Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi perkembangan perekonomian dunia di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9).
Ia pun memberikan tenggat waktu satu minggu kepada para menteri ekonominya untuk menginventarisasi regulasi-regulasi yang menghambat tersebut.
"Seminggu lagi kita bicara bagaimana segera menyederhanakan peraturan-peraturan yang menghambat dan memperlambat itu," ucapnya.
Dari catatan yang disampaikan Bank Dunia kepada Indonesia, terang Jokowi, 33 perusahaan yang keluar dari Tiongkok pada dua bulan lalu tidak ada yang masuk ke Indonesia. Semua perusahaan tersebut justru pergi ke negara lain, yaitu 23 perusahaan ke Vietnam dan 10 perusahaan lainnya ke Malaysia, Thailand dan Kamboja.
"Ngga ada yang ke kita. Tolong digarisbawahi. Hati-hati," tegasnya.
Baca juga: Jokowi Diminta Batasi Jatah Menteri dari Parpol
Jokowi mengutarakan tidak adanya perusahaan yang masuk ke Indonesia menandakan ada persoalan yang harus diselesaikan, terutama masalah perizinan berusaha.
"Kalau mau pindah ke Vietnam hanya butuh waktu dua bulan rampung semuanya. Kita bisa bertahun-tahun. Penyebabnya hanya itu, ngga ada yang lain. Oleh sebab itu, tadi saya suruh kumpulkan regulasi-regulasi ya itu, larinya ke sana," jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga mencontohkan 73 perusahaan Jepang yang melakukan relokasi pada tahun 2017 lebih banyak memilih negara lain dibandingkan Indonesia.
"43 (perusahaan) ke Vietnam, 11 ke Thailand dan Filipina yang berikutnya, 10 ke Indonesia," tutur Kepala Negara.
Lagi-lagi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan hal tersebut terjadi karena adanya masalah di internal bangsa ini. Padahal, tegasnya, kunci bangsa ini keluar dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global yaitu masuknya investasi ke Indonesia.
Lebih lanjut, ia pun meminta kepada semua kementerian yang berkaitan dengan investasi untuk menyisir perusahaan mana saja yang akan berinvestasi di Indonesia tapi belum terealisasi hingga saat ini.
"Saya minta perusahaan-perusahaan yang sudah masuk, sudah buka pintu ke kita, tapi belum terealisasi, tolong dalam seminggu ini juga diinventarisir dan disampaikan kepada saya, ada problem apa," ungkap Jokowi.
Jokowi ingin mengecek satu per satu perusahaan mana saja yang masih mengalami kendala ketika mereka akan berinvestasi di Indonesia.
"Jadi tolong menteri-menteri ini memberikan pelayanan yang baik kepada investasi yang memang menjadi sebuah solusi dan jalan keluar dari yang saya sampaikan. Dampingi mereka sampai terealisasi. Kita ini jangan kaya pejabat, minta dilayani, kita melayani," pungkasnya.(OL-5)
CitraGarden City menghadirkan inovasi hunian dengan meresmikan Show Unit Cluster Malta, rumah 3 lantai terbaru yang mengusung arsitektur bergaya Mediterania modern.
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI menyebut realiasai investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang atau Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) masih jauh dari target.
HARAPAN baru bagi jutaan perempuan Indonesia kembali menyala melalui peluncuran Orange Bond oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Keterbukaan terhadap ide dan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam mewujudkan visi Indonesia menuju 2045.
Kehadiran Indonesia dalam pameran ini merupakan undangan resmi dari Pemerintah Provinsi Gansu.
Bank Indonesia mengungkapkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 tercatat sebesar US$152,6 miliar atau senilai Rp2.477 triliun.
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved