Rabu 04 September 2019, 16:22 WIB

Jokowi Minta Invetarisasi Regulasi Penghambat Investasi

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Jokowi Minta Invetarisasi Regulasi Penghambat Investasi

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (kanan) & Menko Perekonomian Darmin (kiri)

 

PRESIDEN Joko Widodo meminta kepada para menteri ekonomi di kabinet untuk menginventarisasi regulasi-regulasi yang menghambat investasi masuk ke Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi perlambatan ekonomi dunia.

"Jalan yang paling cepat berkaitan dengan Foreign Direct Investment (FDI). Kuncinya hanya ada di situ. Ngga ada yang lain. Saya minta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi menginventarisir regulasi-regulasi yang menghambat," tegas Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi perkembangan perekonomian dunia di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9).

Ia pun memberikan tenggat waktu satu minggu kepada para menteri ekonominya untuk menginventarisasi regulasi-regulasi yang menghambat tersebut.

"Seminggu lagi kita bicara bagaimana segera menyederhanakan peraturan-peraturan yang menghambat dan memperlambat itu," ucapnya.

Dari catatan yang disampaikan Bank Dunia kepada Indonesia, terang Jokowi, 33 perusahaan yang keluar dari Tiongkok pada dua bulan lalu tidak ada yang masuk ke Indonesia. Semua perusahaan tersebut justru pergi ke negara lain, yaitu 23 perusahaan ke Vietnam dan 10 perusahaan lainnya ke Malaysia, Thailand dan Kamboja.

"Ngga ada yang ke kita. Tolong digarisbawahi. Hati-hati," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Diminta Batasi Jatah Menteri dari Parpol

Jokowi mengutarakan tidak adanya perusahaan yang masuk ke Indonesia menandakan ada persoalan yang harus diselesaikan, terutama masalah perizinan berusaha.

"Kalau mau pindah ke Vietnam hanya butuh waktu dua bulan rampung semuanya. Kita bisa bertahun-tahun. Penyebabnya hanya itu, ngga ada yang lain. Oleh sebab itu, tadi saya suruh kumpulkan regulasi-regulasi ya itu, larinya ke sana," jelasnya.

Tak hanya itu, ia juga mencontohkan 73 perusahaan Jepang yang melakukan relokasi pada tahun 2017 lebih banyak memilih negara lain dibandingkan Indonesia.

"43 (perusahaan) ke Vietnam, 11 ke Thailand dan Filipina yang berikutnya, 10 ke Indonesia," tutur Kepala Negara.

Lagi-lagi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan hal tersebut terjadi karena adanya masalah di internal bangsa ini. Padahal, tegasnya, kunci bangsa ini keluar dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global yaitu masuknya investasi ke Indonesia.

Lebih lanjut, ia pun meminta kepada semua kementerian yang berkaitan dengan investasi untuk menyisir perusahaan mana saja yang akan berinvestasi di Indonesia tapi belum terealisasi hingga saat ini.

"Saya minta perusahaan-perusahaan yang sudah masuk, sudah buka pintu ke kita, tapi belum terealisasi, tolong dalam seminggu ini juga diinventarisir dan disampaikan kepada saya, ada problem apa," ungkap Jokowi.

Jokowi ingin mengecek satu per satu perusahaan mana saja yang masih mengalami kendala ketika mereka akan berinvestasi di Indonesia.

"Jadi tolong menteri-menteri ini memberikan pelayanan yang baik kepada investasi yang memang menjadi sebuah solusi dan jalan keluar dari yang saya sampaikan. Dampingi mereka sampai terealisasi. Kita ini jangan kaya pejabat, minta dilayani, kita melayani," pungkasnya.(OL-5)

Baca Juga

MI/Rommy Pujianto

KPK Terus Periksa Saksi-Saksi Kasus Korupsi Bansos Juliari

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 27 Januari 2021, 14:43 WIB
Penyidik juga memeriksa Direktur Operasional PT Pertani Lalan Sukmaya. Perusahaan itu merupakan salah satu rekanan yang mendapat proyek...
MI/Susanto

Korupsi Bansos, KPK Panggil Politikus PDIP Ihsan Yunus

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 27 Januari 2021, 13:30 WIB
Politikus PDIP itu dipanggil sebagai mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang merupakan mitra kerja Kementerian...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Kuasa Hukum Pinangki Sebut Tuduhan Terima Uang Masih Kabur

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 27 Januari 2021, 11:47 WIB
"Kami katakan kabur karena sampai saat ini tidak dapat dibuktikan di mana dan kapan terdakwa menerima uang yang dituduhkan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya