Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta kepada para menteri ekonomi di kabinet untuk menginventarisasi regulasi-regulasi yang menghambat investasi masuk ke Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi perlambatan ekonomi dunia.
"Jalan yang paling cepat berkaitan dengan Foreign Direct Investment (FDI). Kuncinya hanya ada di situ. Ngga ada yang lain. Saya minta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi menginventarisir regulasi-regulasi yang menghambat," tegas Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi perkembangan perekonomian dunia di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9).
Ia pun memberikan tenggat waktu satu minggu kepada para menteri ekonominya untuk menginventarisasi regulasi-regulasi yang menghambat tersebut.
"Seminggu lagi kita bicara bagaimana segera menyederhanakan peraturan-peraturan yang menghambat dan memperlambat itu," ucapnya.
Dari catatan yang disampaikan Bank Dunia kepada Indonesia, terang Jokowi, 33 perusahaan yang keluar dari Tiongkok pada dua bulan lalu tidak ada yang masuk ke Indonesia. Semua perusahaan tersebut justru pergi ke negara lain, yaitu 23 perusahaan ke Vietnam dan 10 perusahaan lainnya ke Malaysia, Thailand dan Kamboja.
"Ngga ada yang ke kita. Tolong digarisbawahi. Hati-hati," tegasnya.
Baca juga: Jokowi Diminta Batasi Jatah Menteri dari Parpol
Jokowi mengutarakan tidak adanya perusahaan yang masuk ke Indonesia menandakan ada persoalan yang harus diselesaikan, terutama masalah perizinan berusaha.
"Kalau mau pindah ke Vietnam hanya butuh waktu dua bulan rampung semuanya. Kita bisa bertahun-tahun. Penyebabnya hanya itu, ngga ada yang lain. Oleh sebab itu, tadi saya suruh kumpulkan regulasi-regulasi ya itu, larinya ke sana," jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga mencontohkan 73 perusahaan Jepang yang melakukan relokasi pada tahun 2017 lebih banyak memilih negara lain dibandingkan Indonesia.
"43 (perusahaan) ke Vietnam, 11 ke Thailand dan Filipina yang berikutnya, 10 ke Indonesia," tutur Kepala Negara.
Lagi-lagi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan hal tersebut terjadi karena adanya masalah di internal bangsa ini. Padahal, tegasnya, kunci bangsa ini keluar dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global yaitu masuknya investasi ke Indonesia.
Lebih lanjut, ia pun meminta kepada semua kementerian yang berkaitan dengan investasi untuk menyisir perusahaan mana saja yang akan berinvestasi di Indonesia tapi belum terealisasi hingga saat ini.
"Saya minta perusahaan-perusahaan yang sudah masuk, sudah buka pintu ke kita, tapi belum terealisasi, tolong dalam seminggu ini juga diinventarisir dan disampaikan kepada saya, ada problem apa," ungkap Jokowi.
Jokowi ingin mengecek satu per satu perusahaan mana saja yang masih mengalami kendala ketika mereka akan berinvestasi di Indonesia.
"Jadi tolong menteri-menteri ini memberikan pelayanan yang baik kepada investasi yang memang menjadi sebuah solusi dan jalan keluar dari yang saya sampaikan. Dampingi mereka sampai terealisasi. Kita ini jangan kaya pejabat, minta dilayani, kita melayani," pungkasnya.(OL-5)
GRUP Adani, perusahaan multinasional raksasa asal India, mengumumkan investasi sebesar US$100 miliar untuk mengembangkan pusat data AI skala yang didukung energi terbarukan pada 2035
Lanskap pasar keuangan global pada 2026 diperkirakan memasuki fase baru yang lebih kompleks.
Harga emas global dan Antam turun pada 17 Februari 2026. Prediksi untuk Rabu, 18 Februari, diperkirakan stabil atau berpotensi rebound tipis dengan harga Antam Rp2,96–3,05 juta per gram.
Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri sarasehan ekonomi Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat 13 Februari.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai sinyal bahaya menyusul keputusan lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service.
Dari sisi permodalan, peningkatan porsi saham juga berkorelasi langsung dengan kebutuhan modal berbasis risiko.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved