Istana Bantah ada Deal Politik Jokowi-Prabowo soal Lahan Ibu Kota

PIHAK Istana membantah adanya kesepakatan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Adita Irawati, menyebut tudingan tersebut tidak mendasar. Pemilihan ibu kota untuk dipindahkan ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara mengacu hasil kajian pemerintah.

"Lokasi itu hasil serangkaian kajian mendalam dari berbagai aspek yang sudah dilakukan Bappenas dan kementerian lain," kata Adita saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (28/8).

Baca juga: Basuki: Pembangunan Ibu Kota Baru Dimulai Pertengahan 2020

Adita menjelaskan, mengacu pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, tidak ada nama Prabowo di kawasan hutan tanaman industri (HTI) yang bakal terkena pembangunan ibu kota baru. Sehingga tak mungkin jika pemindahan ibu kota negara ke kawasan itu merupakan hasil deal politik Prabowo dengan Jokowi.

Apalagi, lanjut dia, pemindahan ibu kota sudah dicanangkan jauh hari sebelum Pemilu 2019. Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang memverifikasi kepemilikan lahan di wilayah Kutai Kartanegara serta Penajam Paser Utara.

"Tapi, siapa pun nanti pemiliknya, sangat tidak berdasar tuduhan adanya deal politik seperti itu. Pindah ibu kota ini sesuatu yang sangat strategis dan kerja besar untuk negara dan bangsa, yang dipersiapkan jauh hari bahkan sebelum ada kontestasi pemilu," tegasnya.(OL-5)