Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman hari ini menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pertemuan tersebut Arief mengaku mendiskusikan sejumlah hal termasuk berencana mengundang Jusuf Kalla ke Konsolidasi nasional persiapan pilkada 2020.
"Kami sampaikan ingin memberikan penghargaan kepada tokoh yang kami anggap punya kontribusi besar di bidang demokrasi, pemilu dan perdamaian. Rencananya kita akan berikan kepada pak Jusuf Kalla," tutur Arief di Kantor Wakil Presiden, Selasa (27/8).
Arief menerangkan penghargaan tersebut sudah KPU berikan sebanyak tiga kali sebelumnya. Pertama kepada mantan Presiden BJ Habibie atas peran dalam demokrasi dan pemilu, kedua kepada Profesor Ramlan Surbakti atas konsistensinya terhadap demokrasi dan kepemiluan sebelum dan sesudah reformasi.
Arief melanjutkan pemilihan Jusuf Kalla sendiri didasari oleh sejumllah alasan. Jusuf Kalla menurut Arief bukan hanya berperan dalam perdamaian di Indonesia dan internasional. Selain itu Jusuf Kalla juga dinilai berperan besar dalam berbagai polemik dan problem kepemiluan di Indonesia selama ini.
Contohnya pada pemilu 2014 ketika terjadi kepengurusan ganda parpol menjelang pilkada 2015 yang menjadi cukup pelik karena UU mengatakan calon pilkada dicalonkan oleh parpol. Tetapi dengan dua kepengurusan di parpol hal tersebut menjadi sulit, Jusuf Kalla kemudian mengusulkan jalan keluar dari persoalan tersebut.
"Bukan hanya sekadar beliau Wakil Presiden, maupun beliau orang partai, bukan, tapi banyak hal. Termasuk pendapat-pendapat beliau tentang penyelenggaraan pemilu itu kita kutip, kita pelajari sebenarnya," tutur Arief.
Lebih lanjut ia menjelaskan sebelumnya KPU telah merumuskan 3 kandidat, tetapi dalam rapat pleno kemudian disepakati bahwa Jusuf Kalla layak menerima penghargaan tersebut, dan Jusuf Kalla telah menyatakan kesediaannya. (OL-4)
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved