Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman hari ini menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pertemuan tersebut Arief mengaku mendiskusikan sejumlah hal termasuk berencana mengundang Jusuf Kalla ke Konsolidasi nasional persiapan pilkada 2020.
"Kami sampaikan ingin memberikan penghargaan kepada tokoh yang kami anggap punya kontribusi besar di bidang demokrasi, pemilu dan perdamaian. Rencananya kita akan berikan kepada pak Jusuf Kalla," tutur Arief di Kantor Wakil Presiden, Selasa (27/8).
Arief menerangkan penghargaan tersebut sudah KPU berikan sebanyak tiga kali sebelumnya. Pertama kepada mantan Presiden BJ Habibie atas peran dalam demokrasi dan pemilu, kedua kepada Profesor Ramlan Surbakti atas konsistensinya terhadap demokrasi dan kepemiluan sebelum dan sesudah reformasi.
Arief melanjutkan pemilihan Jusuf Kalla sendiri didasari oleh sejumllah alasan. Jusuf Kalla menurut Arief bukan hanya berperan dalam perdamaian di Indonesia dan internasional. Selain itu Jusuf Kalla juga dinilai berperan besar dalam berbagai polemik dan problem kepemiluan di Indonesia selama ini.
Contohnya pada pemilu 2014 ketika terjadi kepengurusan ganda parpol menjelang pilkada 2015 yang menjadi cukup pelik karena UU mengatakan calon pilkada dicalonkan oleh parpol. Tetapi dengan dua kepengurusan di parpol hal tersebut menjadi sulit, Jusuf Kalla kemudian mengusulkan jalan keluar dari persoalan tersebut.
"Bukan hanya sekadar beliau Wakil Presiden, maupun beliau orang partai, bukan, tapi banyak hal. Termasuk pendapat-pendapat beliau tentang penyelenggaraan pemilu itu kita kutip, kita pelajari sebenarnya," tutur Arief.
Lebih lanjut ia menjelaskan sebelumnya KPU telah merumuskan 3 kandidat, tetapi dalam rapat pleno kemudian disepakati bahwa Jusuf Kalla layak menerima penghargaan tersebut, dan Jusuf Kalla telah menyatakan kesediaannya. (OL-4)
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved