Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir, menyampaikan, pihaknya mempercayakan sepenuhnya susunan kabinet pemerintahan ke depan kepada Presiden Joko Widodo.
Ia hanya berpesan, para menteri dan pejabat yang dipilih bisa berdiri di atas kepentingan bersama, bukan golongan.
"Saya percaya Pak Jokowi. Dari mana pun menteri itu berasal, (Jokowi) bisa membimbing, mengarahkan, dan men-direct para menterinya untuk berdiri tegak di atas kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan kepentingan golongan, kelompok apalagi pribadi," kata dia ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (28/8) sore.
Haedar mengatakan, semua institusi negara termasuk kabinet mestinya dipilih berdasarkan prinsip meritokrasi, objektif, good governance, dan memimpin untuk semua. Artinya, jangan pernah menjadi menteri hanya untuk satu golongan, satu partai, atau satu kelompok.
Baca juga: Usai Diperiksa KPK, Mantan Presdir PT Lippo Bantah Menyuap
Ia pun mengajak para elite untuk introspeksi diri, kalau kekuasaan materi terus dikejar tidak akan pernah habis. Saatnya merenung apa yang bisa diberikan dan apa yang bisa diberikan untuk kemajuan bangsa dan negara.
"Sudah tidak saatnya lagi gontok-gontokan dan primordialisme dan tidak saatnya lagi bancakan politik," kata dia.
Haedar dengan tegas mengatakan, Muhammadiyah berposisi sebagai ormas, tidak dalam posisi mengajukan kadernya untuk menjadi menteri. Ia kembali mengatakan, Muhammadiyah mempercayakan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk memilih menterinya yang terbaik.
"Jika ada di antara kader Muhammadiyah dipilih dan diberi amanat, insya Allah akan menjadi pemimpin dan menjadi pejabat untuk semua pihak, semua rakyat, dan semua golongan. Tidak untuk kepentingan golongan sendiri," kata dia.
Menurut dia, kader Muhammadiyah siap berperan di berbagai bidang, baik jadi menteri, ustaz, mubalig, hingga wartawan.
"Pokoknya semua siap. Sumber daya manusia kita insya Allah mencukupi," pungkas dia. (OL-1)
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved