Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
SEKRETARIS Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan pihaknya ingin mengetahui posisi menteri yang ditawarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum menyetorkan nama kandidat.
Menurutnya, dengan mengetahui pos yang ditawarkan akan memudahkan pihaknya dalam mengajukan nama yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan.
Baca juga: Jokowi Bakal Hadiri Kongres V PDIP di Bali
"Lebih bijak kalau kemudian mengetahui dulu ya pos itu apa, sehingga kami bisa mengajukan kader yang tepat, gitu loh. Sebab kalau pos menteri pemberdayaan perempuan, masa yang diajukan Pak Arsul Sani itu tidak bisa juga," kata Arsul, ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8).
Saat ini, sambung Arsul, Jokowi baru menyampaikan jumlah menteri yang akan mengisi beberapa posisi. Namun, Arsul mengatakan, Jokowi belum merinci posisi apa saja yang ia butuhkan dari partainya.
"Pak Jokowi sudah menyampaikan, baru menyampaikan baru jumlah cost-nya saja yang akan diberikan, tapi belum menyampaikan pos," terang Arsul.
Arsul membantah jika partainya menginginkan kursi Menteri Agama untuk meneruskan tradisi partainya di kabinet. Menurutnya, mengenai posisi yang tepat bagi pihaknya ditentukan oleh Jokowi. Selain itu, ia menilai Jokowi memiliki hak prerogatif dalam menyusun kabinetnya, sehingga pihaknya tidak bisa mengintervensi keputusan Jokowi.
"Tidak ada istilah ingin mempertahankanlah portofolio, itu hak prerogatif presiden. Kita serahkan semuanya pada presiden untuk itu. Kita tidak punya preferensi ingin ini, ingin itu, kita serahkan semuanya pada Pak Jokowi," ungkapnya. (OL-6)
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved