Komnas HAM Minta Soal Pemadaman Listrik Diusut

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta adanya pengusutan terkait pemadaman listrik yang terjadi di sebagian Pulau Jawa akibat gangguan pada pembangkit listrik, Minggu (4/8) hingga Senin (5/8) siang.

Komisioner Komnas HAM Chairul Anam pun mendesak pihak berwenang untuk tak takut melakukan proses hukum jika ditemukan adanya kelalaian suatu pihak dalam peristiwa yang mencrong nama PLN tersebut.

"Kalau memang ini ada kelalaian, diusut sampai tindakan hukum tidak hanya sanksi administratif," ujar Chairul di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/8).

Baca juga : Kementerian ESDM Terjunkan Tim untuk Selidiki Pemadaman Listrik

Selain itu, PLN selaku penyedia layanan listrik perlu melakukan evaluasi dan memberikan penjelasan kepada publik lantaran terenggut haknya dalam menikmati layanan yang sudah mereka bayar.

Chairul juga meminta PLN memberikan sebuah jaminan agar peristiwa serupa tidak lagi terjadi di masa mendatang.

Bila pun pemadaman listrik di sejumlah wilayah itu terulang kembali, seharusnya PLN memberikan keterangan terlebih dulu.

Dalih adanya kerusakan teknis yang menyebabkan padamnya listrik di wilayah Jawa Barat, DKI dan Banten itu dianggap Chairul sebuah bentuk keabaian PLN.

"Semua barang yang dibikin secara teknis itu punya masa kerusakan. Kenapa kok nggak ada emergency yang jelas sejak awal, kalau ada kan planning untuk pencegahan bisa lah itu tidak terjadi sehingga matilah kayak kemarin," tukas Chairul. (OL-7)