Politikus Gerindra Pertanyakan Anggaran Bangun Ibu Kota Baru

POLITIKUS Partai Gerindra Andre Rosiade merespon keputusan pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara dengan menulis sebuah surat terbuka. Secara khusus Andre menyoroti sumber anggaran pemerintah dalam mendirikan ibukota baru.

Andre meyakini APBN tidak cukup untuk menanggung rencana pembangunan yang diperkirakan menelan dana hingga Rp466 triliun tersebut. "Dana APBN kita tidak akan cukup menanggung rencana pembangunan ibukota baru yang menelan biaya sekitar Rp466 triliun, karena kondisi penerimaan pajak yang rendah dan kebutuhan belanja yang cukup besar dalam 5 tahun ke depan," ujarnya.

Jalan pintasnya, lanjut Andre, pemerintah dipaksa terbitkan surat utang dengan bunga tinggi. Jika diasumsikan, utang naik Rp466 triliun maka rasio utang terhadap PDB akan bengkak menjadi 38,7 persen.

Opsi kedua, kata Andre, melalui penugasan BUMN karya yang akan menjadi beban bagi keuangan BUMN. Sedangkan proyek pemindahan ibukota bukan proyek komersil karena bangunan pemerintah sifatnya lebih ke pelayanan publik. "Di sini ada resiko missmatch yang bisa mengakibatkan BUMN terancam gagal bayar," tuturnya.

Baca juga: Swasta Ajukan 2 Syarat soal Ibu Kota Negara yang Baru

Opsi selanjutnya, ia mengusulkan tukar guling bangunan lama kementerian/lembaga yang ada di Jakarta, namun tidak masuk akal. "Usia bangunan yang sudah tua mau dihargai berapa? Kalau dijual apa bisa menutup biaya pembangunan gedung baru?" tukasnya

"Kondisi ekonomi negara kita sedang melemah di mana pengangguran meningkat, daya beli masyarakat turun dan ancaman PHK di depan mata karena kondisi ekonomi yang sulit ini. Jika rencana ini terus dipaksakan, maka pilihannya sangat mungkin pemerintah Bapak bisa meminta pinjaman ke China. Melihat opsi yang akan diambil dari contoh di atas, berutang ke China sangat mungkin dilakukan," ujarnya.

Tetapi, kata Andre, Konsekuensi pinjaman China adalah tenaga kerja harus dari mereka, bahan baku seperti semen dari China, baja juga dari China hingga mesin untuk pembangunan ibu kota baru akan didominasi oleh perusahaan China, di mana pekerja lokal hanya bisa gigit jari melihat serbuan TKA.

"Apakah kita rela melihat hal tersebut? Ini sudah terjadi di kasus gagal bayar utang Sri lanka, Nigeria dan negara Afrika lainnya karena jerat utang dari China dan kasihan anak cucu kita serta generasi mendatang yang akan menanggung membayar utang," tukasnya.

Ia juga mengkhawatirkan persoalan pertahanan nasional, yang bukan tidak mungkin ada kepentingan militer yang disusupkan sembari membangun ibukota baru.

"Lebih baik memikirkan nasib anak bangsa kita baik dari segi pendidikan, kesehatan dan terciptanta lapangan pekerjaan yang jauh lebih penting dan dibutuhkan rakyat," pungkasnya.(OL-4)