Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) memberikan 45 nama kadernya untuk membantu pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Ketua Umum PKPI, Diaz Hendropriyono, berharap kabinet ke depan dalam pemerintahan Jokowi-Amin diisi oleh tokoh profesional sekaligus politisi.
"Diisi orang profesional, tapi bukan berarti harus orang non-partai," kata Diaz di halaman Istana Negara, Jakarta pada Senin (29/7).
Baca juga: Ketum PKPI: Bakal Ada Kebijakan Jokowi yang Buat Orang Tercengang
Sejumlah pengurus dan pimpinan PKPI telah menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut Diaz, jabatan menteri di kabinet harus diisi oleh orang yang profesional di bidangnya baik dari partai maupun non-partai. Dia menjelaskan, terdapat tokoh-tokoh partai yang memiliki kapabilitas di sejumlah bidang untuk membantu Presiden.
Kendati demikian, Diaz menjelaskan, pemilihan tokoh-tokoh di kabinet ke depan merupakan sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Dia menjelaskan, PKPI juga akan terus mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Dukungan PKPI ini walaupun di nasionalnya kecil, tapi di tingkat daerahnya ini DPRD kita punya beberapa fraksi di daerah, kursi kita juga sekitar 170-an kursi," tandasnya.
Selain itu, Diaz juga menjelaskan, dalam waktu dekat sejumlah pemimpin partai pendukung dalam Koalisi Indonesia Kerja akan melakukan pertemuan. Diaz juga menilai hubungan sejumlah partai dalam Koalisi Indonesia Kerja kuat dan solid.
Sebelumnya sejumlah partai dalam Koalisi Indonesia Kerja telah menemui Presiden Jokowi untuk bersilaturahmi antara lain Partai Golkar, PPP, PKB, Partai Nasdem, PSI, Partai Perindo, dan Partai Hanura. (Ant/OL-6)
Sebagaimana diketahui, Zainudin yang juga merupakan kader Golkar mengisyaratkan mundur dari kabinet setelah terpilih menjadi wakil ketua umum PSSI.
Kabinet Jokowi babak kedua, butuh menyeimbangkan antara kerja dan komunikasi atas kinerja.
Kemampuan implementasi itu membutuhkan leadership sekaligus kemampuan komunikasi politik yang mumpuni.
Stabilitas politik domestik yang lebih kuat dengan bersatunya koalisi besar Indonesia diharapkan membawa soliditas dalam implementasi kebijakan ekonomi yang lebih market friendly.
Komposisi profesional dan parpol sudah pernah diungkapkan oleh Presiden Jokowi dalam kesempatan sebelumnya. "Kira-kira 60:40 atau 50:50, kira-kira itu."
Arahan khusus disampaikan Jokowi saat memperkenalkan 12 wamen. Mulai dari perjanjian dagang, pengawasan infrastruktur hingga promosi wisata. (X-15)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved