Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PRESIDEN terpilih Joko Widodo mengungkapkan sejauh ini dirinya belum menentukan susunan kabinet baru yang akan membantu pekerjaannya untuk lima tahun mendatang.
"Mulai masuk nama-nama. Semakin banyak mengumpulkan pilihan, semakin banyak alternatif, semakin baik. Memilihnya kan semakin mudah," kata Jokowi di Sukoharjo, Jawa Tengah, kemarin.
Jokowi menegaskan belum ada pembahasan soal perubahan jumlah menteri. Namun, dia menjanjikan dalam kabinet mendatang akan banyak warna, termasuk kemunculan tokoh-tokoh muda sebagai upaya merespons perkembangan dunia yang makin dinamis. "Perkembangan dunia yang dinamis yang perlu direspons secara cepat, perlu energi yang energik," ujarnya.
Jokowi berharap anak-anak muda mulai tampil menjadi pemimpin di Indonesia. Semua negara, lanjut Jokowi, saat ini sedang mengalami tren seperti itu.
"Ke depan harusnya memang anak muda yang pegang peran. Dunia berubah sangat cepat, ketidakpastian yang selalu mengintai, ketidakdugaan yang selalu muncul, dan tidak kita hitung, yang bisa merespons cepat itu anak muda," katanya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya soal kabinet kepada Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai dan Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif atas hal itu. Meski demikian, ia menjamin semua kader PDIP akan siap diposisikan di mana pun dalam kabinet.
"Itu urusan ketua umum, tidak ada pembicaraan, hanya Presiden dan Ketua Umum yang akan berbicara," kata Hendrawan, kemarin.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya meyakini Ketum NasDem Surya Paloh sudah tahu siapa kadernya yang akan diserahkan kepada presiden terpilih.
"Yang pasti pekan depan kita juga akan rilis nama-nama kader NasDem calon pembantu presiden," kata Willy pada Sabtu (27/7).
Jangan didikte
Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai pimpinan partai politik lebih baik bersikap bijaksana terkait nama-nama yang akan diajukan menjadi menteri di periode kedua pemerintahan Joko Widodo.
Menurutnya, pimpinan parpol tidak perlu menjelaskan secara detail perihal daftar nama dan berapa kader yang disodorkan kepada Jokowi.
"Cukup jadi obrolan Presiden dan pimpinan partai. Parpol dan kadernya juga tidak akan kehilangan muka. Presiden kan punya hak prerogatif, jangan didikte," kata Siti ketika dihubungi, kemarin.
Siti mengatakan, publik hanya bertugas sebagai pengawal nama-nama yang dipilih Presiden Jokowi. Nama-nama yang telah diterima Jokowi diharapkan telah melalui penyaringan kapabilitas, integritas, dan kemampuan manajerial sehingga Presiden leluasa memilih yang terbaik.
Siti Zuhro juga menilai usia bukan satu-satunya faktor penting yang harus diperhatikan dalam memilih menteri. Menurutnya, ada faktor lain, seperti kompetensi, integritas, kapabilitas, dan kemampuan manajerial yang seharusnya dikedepankan.
Figur yang nantinya dipilih juga diharap bukan yang pernah muncul sebagai sosok kontroversial.
Menurutnya, hal tersebut dapat membuat publik mempertanyakan keputusan Presiden. (Faj/Mir/Gol/X-11)
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved