Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik LIPI, Siti Zuhro, mengatakan nama-nama menteri yang diajukan sebaiknya hanya diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan partai politik. Menurutnya, parpol tidak perlu membeberkan daftar nama yang diajukan ke publik sebelum dipilih oleh Jokowi. Hal ini, kata ia, malah akan memicu polemik.
"Presiden dan pimpinan partai lah soal nama. Tidak usah ke mana-mana. Kalau iya, nanti malah digoreng. Kalau digoreng ramai terus. Kapan pemerintah ini bekerja? Bagusnya jangan. Bagaimanapun pilihan presiden kan nantinya juga harus diikuti rakyat," kata Siti, ketika dihubungi, Minggu (28/7).
Baca juga: Golkar Inginkan Posisi Ketua MPR RI
Siti menilai, jika daftar nama tersebut diungkap oleh parpol dari awal, maka akan membuat parpol dan kader menjadi bahan perbincangan untuk dicari kesalahannya. Selain itu, apabila nantinya tidak terpilih, maka akan membuat malu kader yang bersangkutan.
"Makanya, cukup jadi obrolan presiden dan pimpinan partai. Parpol dan kadernya juga tidak akan kehilangan muka. Presiden kan punya hak prerogatif, jangan didikte," kata Siti.
Maka dari itu, Siti menilai, pimpinan parpol lebih baik bersikap bijaksana terkait nama-nama yang diajukan menjadi menteri di periode kedua pemerintahan Jokowi. Menurutnya, pimpinan parpol tidak perlu menjelaskan secara detail perihal daftar nama dan berapa kader yang disodorkan kepada Jokowi.
"Kita menyaksikan hal baru, belum pernah ada partai yang secara terbuka meminta jatah menteri. Ketika media bertanya dan publik ingin tahu bilang saja kami diminta oleh Presiden, ada nama, tidak perlu sepuluh atau ada beberapa nama. Nanti persilakan dipilih mana yang terbaik oleh Presiden," kata Siti.
Siti mengatakan, publik hanya bertugas sebagai pengawal nama-nama yang dipilih Jokowi. Terkait keputusan memilih kandidat yang tetap, kata dia, tentu Jokowi memiliki kewenangan penuh.
Baca juga: Jokowi Berharap ke Depan Harus Anak Muda Pegang Peranan
Dengan nama-nama yang telah diterima Jokowi, kata ia, diharapkan telah melalui penyaringan kapabilitas, integritas, dan kemampuan manajerial. Sehingga, Siti mengatakan Jokowi leluasa memilih nama-nama yang terbaik.
"Semua dipersiapkan secara matang oleh partai, bukan malah menyodorkan sepuluh nama. Jadi ada keleluasaan dari Presiden untuk memilih calon yang disampaikan. Ketika banyak disampaikan, bukan berarti semua yang diakomodasi, tapi memberikan keleluasaan kepada Presiden untuk memilih yang terbaik, sehingga tidak salah," pungkasnya. (OL-6)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved