Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyebut akan segera memproses dokumen pernyataan persetujuan DPR terkait pengajuan Amnesti untuk Baiq Nuril. Dokumen persetujuan itu akan ditandatangani pada Senin (29/7).
“Nanti insya allah hari Senin kami tanda tangani, kalau tidak maksimal hari Selasa,” ujarnya di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, Jumat (26/7).
Saat ditanya apakah akan mengundang Baiq Nuril ke Istana, Jokowi mengatakan akan merampungkan dulu surat persetujuan tersebut.
Suratnya dirampungkan dulu, suratnya saja belum sampai ke saya,” kata Jokowi.
Baca juga: Keppres Amnesti untuk Baiq Nuril Terbit Senin Depan
Sebelumya, terdakwa perkara pelangaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan semua pihak yang telah membantu proses permohonan amnestinya.
Nuril yang mengikuti jalannya rapat paripurna dari balkon Gedung Nusantara II langsung sujud syukur setelah permohonan amnestinya disetujui dewan. Ia langsung memeluk putra dan kuasa hukumnya.
"Terima kasih kepada Bapak Presiden (Joko Widodo), terima kasih kepada anggota DPR, dan terima kasih kepada semua pihak yang membantu amnesti saya selama ini," kata Nuril sembari terisak di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7).
Sehari sebelumnya, Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui rencana Presiden memberikan amnesti kepada Nuril. Persetujuan serupa juga terjadi dalam rapat paripurna, Kamis (25/7). (A-4)
Yusril mengatakan bahwa kebijakan amnesti dan abolisi harus berlandaskan pertimbangan kemanusiaan, keamanan nasional, dan kepastian hukum tanpa mengabaikan rasa keadilan korban.
Abolisi dan amnesti yang diberikan Presiden kepada Thomas Trikasih Lembong dan Hasto Kristiyanto memantik perbincangan mengenai batasan penggunaan hak prerogatif kasus-kasus korupsi.
Pasal-pasal di dalam UU ITE kerap dinilai multitafsir dan digunakan untuk menjerat kritik.
Almas mengatakan Presiden Prabowo dalam berbagai pidato kenegaraannya kerap menggaungkan pemerintahan yang dipimpin akan sangat tegas memberantas korupsi.
Padahal, kata dia, penindakan hukum yang dilakukan KPK penting untuk memperbaiki instansi yang sebelumnya dipimpin Noel.
Prabowo Subianto tidak akan membela anak buahnya yang tersangkut kasus korupsi, termasuk Immanuel Ebenezer alias Noel
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved