Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KEPALA Satuan Kerja (Kasatker) Sistem Penyediaan Air Minum Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, menjalani sidang pleidoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.
Pleidoi dibacakan langsung oleh Anggiat dan kuasa kukumnya secara bergantian. Saat menutup pleidoinya, suasana persidangan sontak berubah, diliputi rasa haru. Anggiat menyanyikan sepenggal lagu religi berjudul Walau Ku tak Dapat Melihat yang dipopulerkan Grezia Epiphania dengan suara lantang.
'Walaupun ku tak dapat melihat, ku tak dapat mengerti semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku pada-Mu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang-Mu'.
"Seperti syair lagu ini, biarlah segala sesuatu yang membuat saya ketakutan dan kuatir menjalani sisa hidupku dan hidup istriku sepenuhnya diserahkan ke dalam tangan Tuhan," imbuhnya.
Saat membuka pleidoinya, Anggiat mula-mula meminta maaf kepada istri dan keluarganya, Kementerian PU-Pera, serta seluruh staf yang ikut terbebani oleh kasus korupsi yang menjeratnya. Terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) ini merupakan aib bagi saya. Sebagai manusia lemah saya punya kesalahan. Ini harusnya menjadi pelajaran bagi banyak orang untuk tidak melakukan hal serupa," ucap Anggiat dengan suara bergetar.
Kemudian, dia memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim karena kondisi kesehatan istrinya yang menderita sejumlah penyakit kronis, di antaranya mioma, jantung, dan alergi yang membutuhkan perhatian ekstra.
Sebelumnya, jaksa menuntutnya 8 tahun, denda Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima hadiah atau janji berupa uang Rp3,73 milliar dan US$5.000 dari PT Wijaya Kusuma Emindo dan PT Tashida Perkasa Sejahtera, serta Rp750 juta dari PT Minarta Dutahutama. (Melalusa Susthira K/P-3)
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved