NasDem Ogah Sodorkan Nama Calon Menteri

PARTAI NasDem ogah merendahkan diri dengan menyodorkan nama untuk mengisi menteri dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. NasDem menyerahkan seluruh keputusan kepada Jokowi selaku presiden terpilih. "Di 2014 kami tidak menyodorkan nama, 2019 kami juga tidak menyodorkan nama," kata Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, kemarin.

Kendati begitu, Johnny menyebut banyak kader NasDem yang potensial mengisi jabatan menteri.

Sebab, menurut dia, partai besutan Surya Paloh itu juga diisi banyak kalangan profesional.

Menurut Johnny, NasDem menghormati seluruh hak prerogatif presiden. Mereka konsisten tak ingin mencampuri struktur kabinet, nomenklatur kementerian, dan nama-nama anggota kabinet. "Itu sepenuhnya diserahkan ke Presiden Jokowi. Kami tahu dan sadar sepenuhnya untuk menjaga soliditas pemerintahan," ungkapnya.

Soal menteri dari kalangan muda, Johnny menyebut banyak kader muda NasDem yang berpotensi untuk mengisi posisi tersebut. Salah satunya, yakni Prananda Surya Paloh.

Hal itu tecermin dari pengalaman Prananda selama ini. Prananda pada periode 2014-2019 kemarin sempat duduk di Komisi I DPR RI. Selain itu, putra dari Surya Paloh itu juga mengemban jabatan Ketua Garda Pemuda NasDem.

"Jadi, pengalaman di dalam mengelola organisasi dan sebagai bagian dari pembuat undang-undang sudah cukup panjang. Di samping itu dia (Prananda) juga profesional di bidang usaha.''

Kendati demikian, Johnny mengaku jika NasDem tak pernah menyodori nama Prananda kepada Jokowi. Perbincangan Jokowi dengan Surya Paloh maupun NasDem tidak pernah membahas soal jatah menteri.

"Secara kelakar beberapa nama disebutkan. Saya pun menyebutkan beberapa kali pada saat ditanya tokoh-tokoh potensial generasi muda di Partai NasDem. Bukan tokoh-tokoh yang kami kirim ke Pak Jokowi untuk menjadi anggota kabinet," kata dia.

Mantan calon wakil presiden Sandiaga Uno mendukung penuh rencana Presiden Joko Widodo merekrut kaum muda untuk mengisi di kabinetnya. Sandi meyakini masa depan Indonesia ada di tangan milenial. "Isu pertama ialah masa depan 84 juta milenial ini di tangan milenial sendiri dan 34% dari populasi kita milenial. Sudah saatnya milenial mengambil peran di pemerintahan," kata Sandi (13/6).

Meski begitu, kata Sandi, memajukan bangsa dan negara tidak harus masuk ke pemerintahan. Ada tempat berkarya di bidang lainnya untuk turut memajukan bangsa dan negara.

Masih rancu

Di sisi lain niat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk membantu Presiden terpilih Joko Widodo dalam membangun Indonesia dianggap masih rancu. Dia tak tegas akan bersikap sebagai oposisi atau koalisi pemerintah. "Istilah membantu itu kan mulitafsir, membantu dalam arti misalnya Gerindra akan menjadi bagian pemerintah (atau sebaliknya)," kata pengamat politik Exposit Strategic Arif Susanto kepada Medcom.id.

Menurut dia, bukan tidak mungkin partai berlambang garuda itu akan berlabuh ke kubu koalisi. Hal ini mengingat pada Pemilu 2009 Prabowo sempat berduet dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Namun, Arif menilai oposisi juga dibutuhkan untuk jalannya pemerintahan yang lebih baik. Prabowo pun diharap bisa memperjelas posisinya dalam periode pemerintahan 2019-2024.

Prabowo dan Jokowi bertemu kembali setelah Pilpres 2019 di Stasiun MRT Lebak Bulus (13/7). Prabowo menyatakan kesiapannya untuk membantu Jokowi. (P-1)