Radikalisme, Terorisme Tantangan Serius Polri

TERORISME dan radikalisme masih menjadi tantangan yang serius bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengamankan tumpah darah Indonesia.

Presiden Joko Widodo mengemukakan hal itu ketika memberikan amanat pada peringatan Hari Bhayangkara Ke-73 di Lapangan Monas, Jakarta, kemarin.

"Saya perlu menegaskan bahwa terorisme dan radikalisme masih berpotensi menjadi tantangan serius. Perkembangan teknologi informatika juga mendukung kejahatan di ruang-ruang siber. Selain itu, Polri juga perlu mewaspadai perkembangan teknologi informasi yang mendukung kejahatan siber. Hal itu berkaitan dengan potensi penyebaran berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian," kata Presiden.

Menurut Kepala Negara, semua tantangan tersebut membutuhkan kecerdasan dan kecepatan bertindak dari Polri. Semua harus ditangani Polri secara profesional, akuntabel, dan bersinergi dengan lembaga lain.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengapresiasi keberhasilan Polri dalam menjaga keamanan nasional. Walaupun demikian, Jokowi meminta Polri tidak berpuas diri atas berbagai capaian yang dilakukan sejak 2018 hingga saat ini.

"Polri telah mengungkap berbagai kejahatan mulai dari yang konvensional, meresahkan masyarakat, dan kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkotika, dan perdagangan orang," lanjut Presiden Jokowi.

Pada bagian lain amanatnya, Presiden juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras personel Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

"Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, memberikan balasan atas seluruh pengorbanan, perju-angan, pengabdian, dan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan," ujar Jokowi.

Sejumlah undangan yang hadir antara lain Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, istri Presiden ke-4 RI Sinta Nuriah Wahid, Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin, Ketua KPU Arief Budiman, dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Tampak pula mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Humanis
Dalam menanggapi pernyatan Jokowi agar Polri mewaspadai radikalisme dan terorisme, pengamat dari Universitas Malikussaleh, Aceh, Al Chaidar, mengakui adanya pengeseran kelompok terorisme di Tanah Air. Oleh karena itu, aparat kepolisian harus sungguh-sungguh mengantisipasi fenomena tersebut.

"Nah, Polri sebagai ujung tombak melawan terorisme harus mengembangkan teknologi informatika. Aplikasi dan program komunikasi yang dipakai jaringan teroris itu dijual bebas di pasaran luar, tetapi pemerintah tidak kuasa mengontrolnya. Iya, kita agak keteteran menjangkau itu. Mereka menggunakan aplikasi yang sudah sangat tinggi," ungkap Al Chaidar.

Di samping itu, menurut dia, Polri juga harus mengantisipasi dakwah virtual berisikan pesan radikal dan terorisme melalui media sosial yang semakin masif dan komprehensif. "Inilah ancaman radikalisme dan terorisme ke depan yang mesti serius kita perhatikan bersama."

Secara terpisah, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi se-pendapat bahwa terorisme dan radikalisme merupakan ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan nasional.

"Perkembangan teknologi informatika mendorong semakin besar dan beragamnya potensi kejahatan di ruang siber. Demikian pula penyebaran hoaks dan ujaran kebencian menjadi ancaman bagi kerukunan dan kesatuan bangsa. Ke depan, polisi harus semakin humanis dalam menangani berbagai persoalan sosial," kata Arinal pada peringatan  HUT ke-73 Bhayangkara di Bandar Lampung, kemarin. (Fer/EP/X-3)