Aksi Massa di MK, BPN: Itu Hak Konstitusional Mereka

JURU Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan pihaknya telah mengimbau pendukung untuk tidak menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, Dahnil juga mengimbau pendukungnya untuk mempercayakan proses sengketa Pilpres ini ke majelis hakim MK.

Akan tetapi, jika pendukung Prabowo-Sandi tetap menggelar aksi massa, pihaknya tidak bisa menghalangi dan melarang aksi tersebut. Menurutnya, aksi tersebut merupakan hak konstitusional warga negara.

"Kami tidak bisa larang. Yang jelas kami sudah imbau pendukung tidak hadir di MK. Tapi, kalau memutuskan datang ya itu hak konstitusional mereka," kata Dahnil, ketika ditemui di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (26/6).

Baca juga: Meski Dilarang, PA 212 Tetap Gelar Aksi Jelang Putusan MK

Lebih lanjut, Dahnil mengatakan, Prabowo dan Sandiaga juga tidak akan hadir di MK pada sidang pengucapan putusan sengketa Pilpres besok. Sehingga, ia berharap pendukung juga tidak hadir, seperti yang dilakukan dua tokoh tersebut.

"Pak Prabowo tidak menginginkan adanya akumulasi massa besar kalau kemudian nanti beliau hadir di sana," kata Dahnil.

Sementara itu, Koordinator Humas Persaudaraan Alumni 212, Novel Chaidir Hasan Bamu'min, mengaku akan terus melakukan aksi jelang keputusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Rencana aksi tersebut bertolak belakang dari pihak kepolisian yang berharap tidak ada aksi di sekitar kawasan gedung MK.

"Sebetulnya aksi sudah dari tanggal 14 juni sampai sekarang dan besok kami masih turun juga," kata Novel Chaidir Hasan Bamu'min saat dihubungi.

Sekretaris PA 212, Bernard Abdul Jabbar, mengatakan aksi di depan Gedung MK yang bertajuk Halalbihalal 212 dan Tahlil Akbar 266 tersebut tak hanya diinisiasi oleh pihaknya, tetapi juga oleh GNPF Ulama dan FPI serta Ormas Islam lainnya.

Baca juga: BPN: Kita Siap Menang dan Siap Kalah

Selain itu, ia mengatakan aksi tersebut juga tidak ada hubungannya dengan Prabowo-Sandi. Ia mengatakan aksi ini semata-mata untuk menyuarakan keadilan.

"Ini kaitannya udah kedaulatan rakyat yang bergerak, rakyat yang minta keadilan itu. Bukan lagi untuk pasangan calon tertentu. Tidak ada," kata Bernard. (OL-6)