Indonesia Minta Alur Waktu Proses Repatriasi Rohingnya

PRESIDEN Joko Widodo kembali mengangkat isu Rakhine State dalam pertemuan retreat KTT ke-34 ASEAN di Hotel Athenee, Bangkok, Thailand, Minggu, (23/6). Presiden mengajak pemimpin-pemimpin ASEAN tidak menutup mata atas penderitaan etnis Rohingya di Myanmar.

"Saya ingin bicara sebagai satu keluarga, berterus terang, untuk kebaikan kita semua," kata Presiden memulai pandangannya dalam pertemuan retreat.

Penilaian kebutuhan awal repatriasi dilakukan Tim Tanggap Darurat dan Penilaian ASEAN (ASEAN-ERAT) pada 4-13 Mei 2019. Presiden mengingatkan bahwa pemimpin ASEAN telah memberikan mandat ke AHA Centre untuk melakukan needs assessment guna membantu Myanmar mempersiapkan repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat.

Mandat tersebut sudah dijalankan melalui pelaksanaan Preliminary Need Assessment (PNA) tim ke Rakhine State. PNA sudah menyampaikan laporan dari pelaksanaan mandatnya. Dengan adanya laporan PNA, Jokowi menyampaikan pandangannya. Pertama, rekomendasi laporan PNA harus ditindaklanjuti.

"Saya berharap bahwa High Level Committee dapat segera membuat Plan of Action dengan timeframe (alur waktu) yang jelas," kata Presiden Jokowi.

Lebih jauh Presiden mengatakan tindak lanjut rekomendasi akan membantu terciptanya kemajuan dalam persiapan repatriasi. Kedua, isu keamanan menjadi kunci bagi pelaksanaan repatriasi.

"Kita semua prihatin terhadap situasi keamanan di Rakhine State yang belum membaik," ujar Presiden.

baca juga: Presiden Jokowi Bertemu PM Singapura Bahas Leaders' Retreat

Indonesia berharap pemerintah dan otoritas Myanmar dapat terus secara maksimal mengupayakan pemulihan keamanan. Tanpa jaminan keamanan, tidak akan mungkin terjadi repatriasi. Presiden Jokowi juga menyarankan ASEAN dapat membantu membangun komunikasi dengan Bangladesh dan pengungsi di Cox's Bazar. Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa komunikasi yang baik antara Myanmar, Bangladesh, dan para pengungsi menjadi bagian penting bagi kesuksesan persiapan repatriasi.

"Tentunya dengan tetap menghormati proses komunikasi bilateral Myanmar-Bangladesh,"  ujar mantan Wali Kota Solo itu.