Pengamat: Kabinet Periode Kedua Jokowi Harus Lebih Kuat

PENDIRI Hadiekuntono's Institute (research-intelligent-spiritual), Suhendra Hadikuntono, menyarankan Kabinet Kerja II yang sedang disusun Presiden Joko Widodo, selaku calon Presiden terpilih pada Pemilihan Umum 2019, lebih mengutamakan faktor kinerja atau profesionalitas daripada pertimbangan politik.

"Utamakan faktor kinerja, bukan politik. Dengan begitu, kabinet akan kuat atau powerfull," ujarnya di Jakarta, Minggu (9/6).

Pasalnya, kata Suhendra, posisi Jokowi saat ini tidak terbebani atau nothing to lose karena sejak terpilih pada Pemilu Presiden 2019, tak mungkin mencalonkan diri kembali pada 2024. Sesuai konstitusi, presiden hanya bisa menjabat dua periode.

"Jadi, Pak Jokowi bebas mau memilih siapa pun sebagai pembantunya," jelas Ketua Umum Putra-Putri Jawa Kelahiran Sumatra, Sulawesi, dan Maluku (Pujakessuma) Nusantara ini.

Selain itu, menurut Suhendra, tiga menteri dari parpol pada Kabinet Kerja saat ini terbelit dugaan korupsi, sehingga lebih sibuk melakukan bantahan dan pembelaan daripada mengurus kementeriannya.

"Menteri dari parpol kebanyakan jadi 'ATM' parpolnya, sehingga tak mengherankan bila terbelit dugaan korupsi," ujarnya sambil menyarankan bila Presiden Jokowi mau merombak (reshuffle) kabinet, menteri-menteri yang 'bermasalah' tersebut harus diganti bersama menteri-menteri yang jadi 'benalu' atau yang sering terlibat polemik di internal kabinet.

Menteri-menteri yang kerap teribat polemik internal kabinet dinilai Suhendra membuktikan tidak adanya sinkronisasi kebijakan.

"Sebab itu, pembentukan Badan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah mutlak diperlukan," cetusnya.

Baca juga: Puan-AHY Berpeluang 'Dijodohkan' di Pilpres 2024

"Ketiga, Jokowi-KH Maruf Amin tak bisa di-impeach sepanjang tidak melanggar konstitusi, melakukan korupsi atau tindak pidana lainnya," paparnya.

Lebih dari itu, lanjut Suhendra, yang tak bisa ditawar-tawar lagi adalah calon-calon menteri haruslah sosok-sosok yang bersih dan berintegritas.

"Tak mungkin berani menjadi eksekutor kalau yang bersangkutan tidak bersih. Prinsipnya, menteri harus sosok yang the right man/woman on the right place," tambahnya.

Suhendra juga menyarankan penggabungan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri agar lebih efektif dan efisien.

"Hal ini juga dirasa perlu mengingat fungsi duta besar masih dianggap sebagai tempat penampungan pensiunan ASN maupun politikus, sehingga terbentuk pameo seremoni (datang, dansa, mabuk, pulang).

Seharusnya duta besar menjadi mata dan telinga negara yang mampu merebut peluang. Kursi dubes harus diisi kalangan profesional, bukan pensiunan maupun petualang politik," tandasnya. (RO/OL-9)