Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
TERSANGKA kasus dugaan makar Lieus Sungkharisma seakan tidak gentar saat ditangkap polisi dan dibawa ke Mapolda Metro Jaya, Senin (20/5). Saat tiba di Polda Metro Jaya, Lieus mengaku siap menghadapi kepolisian namun enggan menjawab pertanyaan apapun yang diajukan penyidik.
"Pokoknya saya hadapin semua. Saya sudah bilang polisi. Saya nggak akan jawab satu patah kata pun. Silakan polisi tulis apa saja. Mana ada takutnya kita. Kita berjuang ini untuk kedaulatan rakyat," kata Lieus di hadapan wartawan Polda Metro Jaya, Senin (20/5).
Baca juga: Tidak Kooperatif, Lieus Sungkharisma Ditangkap Polisi
Lieus juga mempertanyakan penangkapan dirinya. Padahal, dia baru menerima dua surat panggilan dan mangkir namun polisi langsung melakukan tindakan penangkapan paksa.
"Ditahan ya nggak apa-apa, ya sudah ikuti saja. Kan panggilan baru dua, saya langsung ditarik diangkat, obok-obok jadi nggak adil inilah," sebutnya.
Sebelumnya, Lieus ditangkap tim penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di Jalan Keadilan, Jakarta Barat, Senin (20/5) pagi. Lieus langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan intensif.
Bareskrim Polri sudah dua kali menjadwalkan pemeriksaan Lieus. Namun, ia tidak hadir dalam pemeriksaan terkait tuduhan menyebarkan hoaks dan makar.(Fer/OL-5)
People power haruslah memiliki dasar atau alasan yang cukup meyakinkan bagi kekuatan atau elemen masyarakat untuk melakukan hal tersebut.
Pemerintahan yang ada dan sah saat ini sudah berjalan dengan baik, sehingga dirinya mewanti-wanti agar generasi muda jeli dan tidak mudah terprovokasi.
Penyebutan istilah people power dalam pengertian yang terjadi selama ini di beberapa negara di dunia, berarti menggulingkan pemerintahan yang sah.
Aksi peringatan tergulingnya diktator menjadi kali pertama sejak Marcos Junior menjabat pada Juni 2022.
Gerakan yang dianggap sebagai people power oleh sebagian kalangan itu, tidak punya urgensi yang jelas dilakukan pada Pemilu 2019.
Jaksa Agung memastikan penetapan tersangka murni hukum dan hanya kebetulan berada di tahun pemilu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved