Kalsel Tawarkan Tanah Bumbu Jadi Ibu Kota Negara

KABUPATEN Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dianggap sebagai daerah paling layak menjadi ibu kota negara. Sejumlah daerah termasuk Kalimantan Selatan telah mempresentasikan di hadapan pemerintah pusat tentang keunggulan masing-masing daerah, terkait rencana pemindahan ibu kota.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor beberapa waktu lalu memimpin langsung pemaparan kelayakan Kalsel menjadi ibukota negara. Pemprov Kalsel mengusulkan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah strategis alternatif ibu kota negara yang baru.

Ketua Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) Kalsel, Subhan Syarif mengatakan Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan posisi geografis cukup menjanjikan. Wilayah ini terletak di tepi laut dan memiliki potensi pelabuhan yang representatif.

 "Dalam cacatan sejarah, hampir semua ibu kota atau kota berawal dari aktivitas ekonomi maritim, dengan memiliki pelabuhan," kata Subhan, Minggu (12/5).

Menurutnya dibanding kota lain di provinsi tetangga Kabupaten Tanah Bumbu memiliki banyak keunggulan. Namun diakuinya memindahkan ibu kota negara harus didukung banyak faktor sebelum memindah pusat pemerintahan dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.

Di sisi lain Subhan juga membeberkan kelemahan Kalsel seperti jumlah penduduk yang kurang sesuai ketentuan Bappenas, serta syarat lahan harus dikuasai negara. Demikian juga kondisi lahan di Kabupaten Tanah Bumbu banyak beralih fungsi menjadi kawasan pertambangan dan perkebunan sawit.

 baca juga :Tokoh Masyarakat Desak Bawaslu Usut Politik Uang Paketan

"Pemprov Kalsel dan Pemkab Tanah Bumbu harus mencermati dan hati-hati dalam upaya memindahkan ibu kota negara. Sebab butuh kajian mendalam dengan melihat kepentingan masyarakat Kalsel ke depannya," lanjut Subhan.

Ia juga mengingatkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kalsel. "Belajar dari Jakarta ternyata orang Betawi jadi terpinggirkan. Sementara lahan-lahan hanya dimiliki para pemodal besar."

Sementara Wakil Ketua Pena Hijau Indonesia, Rahmat Khaidir mengatakan harus ada komitmen pemerintah untuk melindungi kawasan hutan lindung dan konservasi.
 
"Pembangunan infrastruktur harus berpusat di kawasan kurang produktif. Jangan sampai merambah ke area produktif seperti kawasan persawahan, perkebunan, pertanian dan lahan produktif lainnya," kata Rahmat Khaidir. (OL-3)