Kemarin Bilang Jangan Buru-buru, Hari ini PKS Dorong Pansus

KETUA DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan pihaknya bersama Partai Gerindra dan PAN mendorong dibentuknya panitia khusus (Pansus) DPR untuk menyelidiki tragedi kemanusian yang mewarnai gelaran Pemilu serentak 2019. Padahal, kemarin Mardani menghimbau pembentukan pansus tidak perlu terburu-buru.

“PKS bersama Gerindra dan PAN, Demokrat insya Allah menyusul, di paripurna DPR kemarin kami membawa persoalan ini ke tingkat pansus,” kata Mardani di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/5).

Mardani mengatakan ada tiga isu utama yang akan diselidiki Pansus DPR, yakni terkait meninggalnya ratusan orang petugas penyelenggara pemilu baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan aparat keamanan.

Baca juga: PKS: Pansus Pemilu Tidak Perlu Buru-buru, dan Sifatnya Evaluasi

Mardani mencatat berdasarkan laporan KPU, sementara ini ada 574 orang meninggal dunia dan 3.000 lebih lainnya menderita sakit dan menjalani rawat jalan.

“Nyawa itu bukan perkara jumlah, ini jalan terus. Karena itu, mesti ada sesuatu keseriusan dalam mensikapi tragedi demokrasi yang ada sekarang. Pansus akan mencari detail dimana letak kesalahan sehingga terjadi tragedi ini,” ujar juru bicara BPN ini.

Mardani menambahkan, Pansus DPR juga akan menyelidiki laporan dugaan kecurangan yang terjadi tersetruktur, sistematis dan masif.

“Laporan kecurangan adalah sedemikian masif. Banyak kecurangan yang ditemukan, dan ini menjadi dasar mengapa pansus digulirkan oleh PKS, Gerindra, dan PAN,” kata Mardani.

Kemarin, Mardani Ali Sera mengatakan pembentukan Pansus Pemilu tidak perlu buru-buru dilakukan. Menurutnya, proses Pemilu masih berlangsung. Sehingga, jika terburu-buru akan berdampak pada jadwal yang telah ditetapkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

"Dilakukannya nanti, sesudah selesai seluruh proses perhitungan sampai penetapan. Jadi tidak bisa terburu-buru karena kalau pansus dilakukan sekarang, ya jadwal penetapan bisa terganggu," kata Mardani, ketika ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (9/5).
(OL-4)