NasDem 100% Setuju Usulan Zaken Kabinet

SEKRETARIS Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengaku sangat setuju usulan adanya zaken kabinet, kabinet yang terdiri atas orang-orang ahli pada pemerintahan periode mendatang. Partai NasDem, menurutnya, akan mendukung usulan tersebut 100% bila memang akan dilakukan.

"Setuju 100%, kami sejalan dengan pendapat Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Kiai Syafii Maarif terbentuknya Zaken Kabinet dan memegang prinsip Presidential Prerogative Rights," tutur Johnny saat dihubungi Jumat (10/5).

Menurutnya, ada banyak kader dari Partai Nasdem yang loyal dan kompeten jika memang dibutuhkan oleh Presiden terpilih untuk mengemban amanah sebagai menteri di kabinet. Dia yakin kader yang dipilih nantinya siap mengabdi penuh sebagai pembantu dari tugas-tugas presiden.

"Kami berharap presidensialisme yang efektif dan kabinet yang produktif. Dengan kata lain zaken kabinet. Pak Jokowi akan bekerja dengan kemapuan terbaik dan tim Kabinet terbaik untuk meninggalkan legacy yang dapat dikenang oleh generasi berikutnya," terang Johnny.

Baca juga: Zaken Kabinet Diprediksi Bisa Terwujud di Pemerintahan Mendatang

Sebelumnya Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, (9/5). Dalam kesempatan tersebut, BPIP memberi saran kepada Jokowi untuk menerapkan zaken kabinet di periode kepemimpinannya selanjutnya.

"Kami juga meminta kalau nanti Pak Jokowi pasti jadi presiden lagi, supaya dibentuk suatu zaken kabinet. Kabinet yang terdiri atas orang-orang ahli," ujar Dewan Pengarah BPIP, Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii.

Zaken kabinet yang ia maksud tak berarti melarang sosok dari partai politik untuk masuk kabinet. Namun ia menyarankan partai memberi sejumlah nama yang jadi nominasi menteri dan menyerahkan keputusan kepada presiden.

Dalam penyusunan kabinet 2014 lalu, ada 34 kursi menteri yang diisi oleh kader partai politik dan profesional. Saat ini, Jokowi menempatkan 20 kursi menteri yang diduduki oleh tokoh nonpartai.

Sedangkan 14 kursi sisanya dibagi untuk lima partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai NasDem. (OL-1)