KEMENTERIAN Dalam Negeri akan mempertimbangkan rekam jejak dalam memberikan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas Front Pembela Islam (FPI). SKT Ormas FPI sendiri akan habis pada bulan Juni 2019 mendatang.
"Ini kan nanti akan habis Juni 2019 tapi sampai saat ini memang FPI belum mengajukan juga untuk pengajuan perpanjangan. Kita tunggu saja bagaimana nantinya tetapi bahwa pemerintah memastikan akan melihat betul rekam jejak ormas terkait. Bagaimana ormas menjalankan hak dan kewajibannya. Sesuai uu apa tidak, melanggar ketertiban umum atau tidak, dan aspek-aspek lain yang akan kami kaji secara mendalam," kata Direktur Jenderal Politik dan Hukum Kemendagri Soedarmo kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (9/5).
Bahwa saat ini ada inisiatif masyarakat sipil yang mengumpulkan petisi untuk menolak perpanjangan SKT bagi FPI kata dia akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah meski bukan satu-satunya. "Nanti kan ada juga kementerian dan lembaga yang kita ajak beri pertimbangan, terutama di bawah koordinasi Menko Polhukam sehingga analisa dan evaluasi kita komprehensif. Ada masukan masyarakat tentu kita sambut termasuk kn ada juga yang mendukung. Pro dan kontra di masyarakat kami kaji mendalam," lanjut Soedarmo.
Baca juga: Viral, Petisi Setop Izin FPI Capai 36 Ribu Tanda Tangan
Terkait aspek rekam jejak Ormas menurut dia menjadi sangat penting dalam rangka evaluasi karena setiap Ormas memiliki hak dan kewajibannya. "Bukan hanya hak yang diperhatikan tetapi kewajiban termasuk kewajiban untuk mematuhi peraturan perundangang-undangan. Sejauh mana taat dan patuh pada UU dan sebagainya itu," ungkap mantan Plt. Gubernur Papua tersebut.
Saat ditanya lebih lanjut terkait evaluasi sementara Kemendagri terhadap FPI, Soedarmo enggan membeberkan. "Nanti saja. Intinya semua sudah ada di kepala. Saatnya akan kita sampaikan," tukasnya. (OL-4)
