Kamis 09 Mei 2019, 21:22 WIB

Rekam Jejak FPI Jadi Pertimbangan Kemendagri Perpanjang Izin

Rekam Jejak FPI Jadi Pertimbangan Kemendagri Perpanjang Izin

MI/FERDIAN ANANDA MAJNI
Soedarmo Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum

 

KEMENTERIAN Dalam Negeri akan mempertimbangkan rekam jejak dalam memberikan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas Front Pembela Islam (FPI). SKT Ormas FPI sendiri akan habis pada bulan Juni 2019 mendatang.

"Ini kan nanti akan habis Juni 2019 tapi sampai saat ini memang FPI belum mengajukan juga untuk pengajuan perpanjangan. Kita tunggu saja bagaimana nantinya tetapi bahwa pemerintah memastikan akan melihat betul rekam jejak ormas terkait. Bagaimana ormas menjalankan hak dan kewajibannya. Sesuai uu apa tidak, melanggar ketertiban umum atau tidak, dan aspek-aspek lain yang akan kami kaji secara mendalam," kata Direktur Jenderal Politik dan Hukum Kemendagri Soedarmo kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (9/5).

Bahwa saat ini ada inisiatif masyarakat sipil yang mengumpulkan petisi untuk menolak perpanjangan SKT bagi FPI kata dia akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah meski bukan satu-satunya. "Nanti kan ada juga kementerian dan lembaga yang kita ajak beri pertimbangan, terutama di bawah koordinasi Menko Polhukam sehingga analisa dan evaluasi kita komprehensif. Ada masukan masyarakat tentu kita sambut termasuk kn ada juga yang mendukung. Pro dan kontra di masyarakat kami kaji mendalam," lanjut Soedarmo.

Baca juga: Viral, Petisi Setop Izin FPI Capai 36 Ribu Tanda Tangan

Terkait aspek rekam jejak Ormas menurut dia menjadi sangat penting dalam rangka evaluasi karena setiap Ormas memiliki hak dan kewajibannya. "Bukan hanya hak yang diperhatikan tetapi kewajiban termasuk kewajiban untuk mematuhi peraturan perundangang-undangan. Sejauh mana taat dan patuh pada UU dan sebagainya itu," ungkap mantan Plt. Gubernur Papua tersebut.

Saat ditanya lebih lanjut terkait evaluasi sementara Kemendagri terhadap FPI, Soedarmo enggan membeberkan. "Nanti saja. Intinya semua sudah ada di kepala. Saatnya akan kita sampaikan," tukasnya. (OL-4)

Baca Juga

Ilustrasi

ICJR Minta Temuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Diusut

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 25 Januari 2022, 23:08 WIB
ICJR juga meminta kepada Presiden untuk memerintahkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk melakukan penyidikan...
MI/ADAM DWI

KPK: IPK 2021 jadi Gambaran Pemberantasan korupsi masih Butuh Perbaikan

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 25 Januari 2022, 20:45 WIB
Khususnya pada dua sektor, yakni korupsi politik dan penegakan hukum. Kedua aspek itu masih belum ada perbaikan yang...
 ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Diduga Lakukan Praktik Perbudakan, Bupati Langkat Mesti Dihukum Berat

👤Andhika prasetyo 🕔Selasa 25 Januari 2022, 20:21 WIB
Ia pun berharap aparat penegak hukum mendengar suara hati dan rasa keadilan masyarakat dan menghukum seberat-beratnya pelaku praktik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya