Rabu 08 Mei 2019, 19:10 WIB

KPK Sita Mobil Politikus Golkar Markus Nari

M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
KPK Sita Mobil Politikus Golkar Markus Nari

ANTARA/Reno Esnir
Anggota Komisi VIII DPR dari fraksi Partai Golkar Markus Nari (tengah) dengan menggunakan rompi tahanan KPK

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan aset milik tersangka kasus pengadaan KTP-E, Markus Nari kemarin guna dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut.

"KPK melakukan penyitaan terhadap satu unit mobil toyota land cruiser warna hitam yang diduga merupakan milik tersangka MN dan dimasukan sebagai salah satu barang bukti dalam perkara ini," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Rabu (8/5).

Sementara pada hari ini, berdasarkan pantauan, dua orang saksi dipanggil untuk Markus, yakni Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

"Penyidik mengkonfirmasi pengetahuan saksi terkait keanggotaan tersangka MN sebagai anggota DPR RI," kata Febri.

Baca juga: Politikus Golkar Markus Nari Ditahan KPK Terkait KTP-E

Dalam kasus ini, Markus diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011 - 2013 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kemudian, Markus juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tipikor pada persidangan kasus KTP-E.

Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang 20/01 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK juga menetapkan Markus sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional 2011 - 2013 pada Kemendagri.

Markus Nari disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang 20/01 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-4)

Baca Juga

dok.DPR-RI

Partai Golkar Solid Usung Airlangga Capres di 2024

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Minggu 23 Januari 2022, 12:20 WIB
KETUA DPP Partai Golkar, Lamhot Sinaga menegaskan, pengurus Golkar baik pusat dan daerah seluruh Indonesia solid mendukung Airlangga...
dok.Ant

Pencabutan Perizinan Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan harus Transparan

👤Denny Susanto 🕔Minggu 23 Januari 2022, 09:35 WIB
KEBIJAKAN pemerintah mencabut ribuan izin sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan dengan alasan menata kelola sumber daya alam...
Ist

LPOI-LPOK Dukung Pengadaan Perppu Pelarangan Ideologi selain Pancasila

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 22:25 WIB
Tantangan utama bangsa Indonesia hari ini ialah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya