DPD: Pemilu 2019 Berjalan Sukses, Namun Perlu Evaluasi

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berhasil, tertib, aman dan damai dengan evaluasi regulasi agar pelaksanaan pemilu ke depan lebih baik. DPD juga mengajak semua pihak agar menghormati pelbagai instrumen hukum dan konstitusi yang berlaku di Tanah Air.

Demikian hasil Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2019, di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5). Rapat kerja tersebut dihadiri pimpinan DPD RI, Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, dan Kejaksaan Agung

"Kita harus apresiasi bahwa pelaksanaan pemilu paling rumit dan terbesar di dunia yang baru kita laksanakan ini kita nilai berhasil. Penyelenggara Pemilu KPU, Bawaslu, DKPP sudah menjalankan tugas dengan baik tanpa ada intervensi sedikit pun dari pemerintah. Jadi saya minta jangan ada pihak-pihak mencoba melakukan kebohongan yang berusaha mendelegitimasi kinerja penyelenggara pemilu. Semua pihak harus menahan diri hingga tanggal 22 Mei 2019," ujar Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang.

Baca juga: PM Australia Ucapkan Selamat pada Jokowi Terkait Pemilu 2019

Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani, menambahkan penyelenggaraan pemilu telah dilaksanakan secara independen, serta tidak ada intervensi dari pemerintah maupun aparatur penegak hukum (TNI/Polri) dan BIN. Meskipun pemilu paling rumit yang pernah diadakan di Indonesia ini dianggap berhasil, namun perlu dilakukan evaluasi terhadap hal-hal yang dianggap belum optimal dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, khususnya mempertimbangkan kembali ketentuan serentak.

"Komite I akan melakukan evaluasi dan kajian mendalam serta mendorong agar pemerintah, DPR RI, dan DPD RI bisa duduk bersama untuk melakukan perbaikan secara regulatif terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Kami juga mengajak semua pihak, baik kontestan pemilu dan seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses tahapan pemilu, serta mengimbau agar segala bentuk perbedaan pendapat diselesaikan dengan menggunakan koridor hukum," kata Benny.

Di tempat yang sama, Mendagri Tjahjo Kumolo kembali menegaskan bahwa secara prinsip pesta demokrasi berjalan demokratis, lancar, aman, dan terjamin. Ia memastikan tidak ada satu inci pun intervensi pemerintah terhadap KPU dalam menyelenggarakan pemilu.

"Perlu kami tegaskan lagi bahwa pemilu yang diselenggarakan KPU dilakukan secara mandiri dan ketat. Kita menjaga mendukung pelaksanaan pemilu berjalan baik dan mendukung netralitas ASN dalam mendukung berjalannya pemilu ini. Oleh karena itu kita perlu menghormati setiap proses dan tahapan pemilu yang ada sampai ditetapkan nanti," terang dia.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian Pemilu mengungkapkan rangkaian panjang operasi menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan sangat panjang selama satu tahun satu bulan. Realitas itu merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan sesuai undang-undang.

"Polri akan terus bekerja menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemilu, sampai tahap akhir dan menjamin rasa aman dan keamanan negara. Maka jika ada yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan, petugas dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan situasi yang terjadi. Apalagi ada aksi untuk bermaksud menggulingkan pemerintah yang sah maka penegak hukum akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu," tegas Tito.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun menyatakan bahwa selama penyelenggaraan pemilu netralitas prajurit tetap terjaga. Selain itu, TNI-Polri terus berkoordinasi dan saling mendukung soliditas TNI-Polri untuk menjaga keamanan NKRI.

"TNI Polri mengerahkan hampir seluruh personel untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemilu. Setelah pelaksanaan sampai penentuan penetapan hasil kami memprediksi adanya indikasi ketidakpuasan dari beberapa pihak dan dapat mengakibatkan aksi saat penetapan hasil oleh KPU nanti. Maka TNI akan antisipasi menggunakan pendekatan teritorial kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara," pungkas Hadi. (OL-4)