Mendagri Masih Dalami Kemungkinan E-Voting untuk Pemilu 2024

MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan Kemendagri masih melakukan pendalaman dan pengkajian tentang sistem elektronik voting (e-voting) untuk pemilu di Indonesia. Hasil pendalaman nantinya akan menentukan apakah sistem tersebut bisa digunakan di Pemilu 2024.

"Salah satu yang perlu dicermati dalam 5 tahun ke depan adalah apakah sudah saatnya kita menggunakan e-voting," ujar Tjahjo, di gedung DPD, Jakarta, Selasa (7/5).

Baca juga: Rapat Pemilu dengan DPD, Mendagri Bahas Pendalaman E-Voting

Tjahjo mengatakan, sebenarnya pembahasan soal penggunaan e-voting telah dilakukan sejak lama. Namun, berbagai hal masih memerlukan pertimbangan yang lebih dalam. "Kan masih usulan, masih perlu dibahas detail," ujar Tjahjo.

Faktor geografis dan sambungan telekomunikasi, dikatakan Tjahjo, menjadi hal yang memerlukan banyak pengkajian mendalam. Di mana letak geografis Indonesia sangat luas dan beragam. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan seiring berjalannya proses penghitungan dan pasca selesainya proses pemilu 2019.

"Kemarin sudah kita ajukan e-voting. Kita kirim tim untuk meninjau ke India dan Korea Selatan juga. Kenapa India yang hampir 1 miliar penduduknya bisa e-voting," tutur Tjahjo.

Sementara itu, berbeda dengan Tjahjo yang ingin agar sistem e-voting dikaji untuk dilakukan sejak pemungutan suara, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen Teddy Laksmana, mengatakan BIN menyarankan agar siatem elektronik menggunakan Teknologi Informasi (TI) digunakan dalam proses rekapitulasi suara di pemilu mendatang.

Baca juga: Ucapan Selamat dari Pemimpin Dunia Tunjukkan Pemilu Jurdil

Teddy mengatakan, dalam pemilu mendatang perlu dipertimbangkan pengkajian rekapitulasi penghitungan suara melalui suatu sistem elektronik. Hal itu harus disiapkan secara matang dengan tingkat pengamanan siber yang tinggi.

"Ini bisa mengurangi beban pengisian formulir yang terlalu banyak dan hasil penghitungan bisa cepat disajikan," ujar Teddy. (OL-6)