Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SECARA prinsip DPR mendukung langkah pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara selama sudah ada kajian matang dan komprehensif.
Hal itu disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo seusai menghadiri buka puasa bersama pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Senin (6/5).
"Prinsipnya kami di DPR mendukung sejauh itu sudah dikaji secara matang. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa ini sudah masuk pengkajian, kami menyambut baik. Tinggal pelaksanaannya harus betul hati-hati," ujarnya.
Dalam acara buka puasa bersama itu, Presiden Joko Widodo menggunakan kesempatan tersebut untuk memaparkan rencana pemindahan ibu kota di hadapan para pemimpin lembaga negara.
DPR, menurut Bambang, menunggu hasil kajian pemindahan ibu kota dirampungkan Bappenas.
Baca juga: Jokowi Singgung Pemindahan Ibu Kota ke Pemimpin Lembaga Negara
"Sejauh mana konsep yang sudah dibuat Bappenas dan disingkornkan dengan Kementerian Keuangan, nanti kami bahas lagi di DPR," ujarnya.
Terpisah, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema pemindahan ibu kota tanpa membebani keuangan negara.
"Saya sampaikan ke Menkeu tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani," ujar Jokowi ketika dalam sambutannya.
Presiden memastikan pemindahan ibu kota akan dikonsultasikan dengan seluruh lembaga terkait, baik dari sisi hukum maupun sisi politik.
Ia bahkan menyebut sudah ada tiga daerah yang telah menyiapkan lahan untuk ibu kota baru. Namun, Jokowi tidak menyebut nama tiga daerah yang dimaksud.
"Kami siapkan tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya. Ada 80.000 hektare, 120.000 hektare, dan 300.000 hektare," pungkasnya. (OL-1)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved