Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DI hadapan para pemimpin lembaga negara, Presiden Joko Widodo menegaskan keseriusan komitmen pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara.
"Mumpung ketemu dengan ketua dan pimpinan lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kita serius dalam hal ini," kata Jokowi dalam sambutannya saat menjadi tuan rumah acara berbuka puasa bersama yang dihadiri pemimpin lembaga negara dan menteri Kabinet Kerja di Istana Negara, Senin (6/5).
Jokowi menjelaskan rencana pemindahan ibu kota telah dibicarakan di internal pemerintahannya sejak tiga tahun lalu. Selain itu, dalam 1,5 tahun terakhir Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melakukan kajian detail terkait dampaknya dari sisi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.
Baca juga: Antisipasi Delegitimasi Pemilu, Pemerintah Bentuk Tim Hukum
Presiden menilai Pulau Jawa daya tampung penduduk di Jawa sudah terlalu berat, yakni 149 juta orang atau 57% dari total penduduk Indonesia.
Menurut Jokowi, sebelum keputusan akhir terkait pemindahan ibu kota diketuk, ia ingin berkonsultasi dulu dengan para kepala lembaga negara.
"Sekali lagi pemindahan ibu kota ini akan kami putuskan tapi tetap berkonsultasi dengan bapak-ibu sekalian baik dari sisi hukum dan politik," ujarnya yang duduk diapit Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Gagasan pemindahan ibu kota ini sudah dibahas sejak era Presiden pertama RI, Soekarno, pada 1957, kemudian Presiden Soeharto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan kini Presiden Jokowi sejak 2017. (OL-1)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved