Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menghargai setiap tindakan yang dilakukan semua partai dalam koalisinya. Termasuk PAN dan Demokrat yang telah melakukan pertemuan dengan Joko Widodo (Jokowi). Kedua partai tersebut diisukan akan berpindah haluan bergabung dengan koalisi Jokowi-Amin.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid enggan menjelaskan apakah ia juga akan melakukan pertemuan dengan Jokowi dalam waktu dekat. Namun, ia menegaskan PKS masih kokoh mendukung Prabowo-Sandiaga.
"Kita menghormati pilihan politik dari siapa pun. AHY atau siapa saja, mereka buat keputusan politik kemudian mereka melakukan manuver apa pun, itu adalah hak masing-masing parpol. Tapi PKS tetap bersama Prabowo. Kami akan tetap konsolidasi dengan koalisi Pak Prabowo," ujar Hidayat, di gedung DPR, Jakarta, Senin (6/5).
Hidayat mengatakan PKS akan terus mengawal proses penghitungan suara hingga selesai pada 22 Mei mendatang. Ia masih yakin Prabowo-Sandiaga akan memenangkan pemilu presiden 2019.
Baca juga: Redakan Tensi Perlu Kedewasaan
Sementara itu, terkait upaya rekonsiliasi yang dilakukan kubu Jokowi-Amin, Hidayat mengatakan rekonsiliasi yang baik adalah yang berjalan alamiah tanpa provokasi pihak manapun.
"Menurut saya, rekonsiliasi yang paling baik adalah bukan dengan dikompori, diprovokasi. Biarlah berlaku dengan cara yang natural. Rekonsiliasi yang paling bagus adalah ketika kemudian beragam masalah yang dikritikkan bisa diselesaikan," ujar Hidayat.
Ia berharap berbagai masalah terkait pemilu bisa terlebih dulu diselesaikan pihak pemerintah sebelum berupaya melakukan rekonsiliasi.
"Jangan orang disuruh rekonsiliasi tapi masalah-masalahnya tidak selesai. Itu cara yang paling baik untuk rekonsiliasi secara natural," tegas Hidayat. (OL-2)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved