Pemindahan Ibu Kota Segera Dibahas dengan DPR

RENCANA pemindahan ibu kota negara terus berkembang. Presiden Joko Widodo menegaskan segera berkonsultasi dengan DPR untuk membahas landasan hukum, sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merekomendasi tiga provinsi di Kalimantan sebagai wilayah minim risiko bencana.

Presiden Jokowi mengatakan konsultasi dengan DPR dibutuhkan lantaran menyangkut visi ke depan dalam membangun sebuah ibu kota negara.

“Kami konsultasi kepada DPR, tokoh formal, politik, tokoh masyarakat karena ini menyangkut sebuah visi ke depan kita dalam membangun ibu kota pemerintahan yang representatif ke depan,” ujarnya di Tangerang, Banten, Selasa (30/4).

Jokowi mengatakan idealnya ibu kota negara berkonsep Indonesiasentris, yaitu merepresentasikan keadilan dan mendorong­ percepatan pembangunan, khususnya wilayah kawasan timur Indonesia. Pemerintah saat ini terus mengkaji wilayah yang layak menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara.

‘’Bisa di Sumatra, tetapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah, tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan kok di tengah-tengah, kira-kira itulah,’’ tegasnya.

Jokowi juga meminta saran kepada publik tentang lokasi baru ibu kota negara melalui akun Twitter, Facebook, dan Instagram miliknya pada Selasa (30/4). Unggahannya menarik ribuan respons dari warganet hanya dalam waktu satu jam setelah diunggah.

Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengatakan dukungannya selama perencanaan dilakukan dengan baik. Jakarta dianggap sudah tidak memadai sebagai pusat pemerintahan.

“Sudah dari tahun 2017-2018 begitu ada wacana dari presiden untuk menghidupkan kembali rencana pemindahan ibu kota saya mendukung karena memang kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara, sebagai pusat bisnis, sudah tidak memadai,” ujarnya.

Zainuddin mengatakan tingkat kemacet­an, kebutuhan akan hunian, dan lain-lain di Jakarta sudah sangat buruk. Sudah saatnya dilakukan pemisahan antara pusat pemerintahan dan pusat bisnis.

Pendiri Forum Jong Indonesia (For Join) Hendrik Jauhari Oratmangun dalam surat terbukatnya kepada Presiden Jokowi menegaskan pemerataan pembangunan dapat tercipta jika pemerintahan yang terpusat di Jakarta terdistribusi ke daerah-daerah sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki daerah, misalnya Kementerian Pariwisata dipindahkan dan berkedudukan di Bali dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkantor di Kalimantan.

Pengganti ibu kota
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengungkapkan tiga provinsi yang dinilai layak dipilih menjadi ibu kota negara, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Sutopo mengatakan Kalimantan memang relatif aman dari gempa karena lokasinya jauh dari gempa megathrust yang menghasilkan gempa dan tsunami besar.

“Kalimantan tidak ada sesar yang memiliki potensi gempa besar. Dari kegempaan memang Kalimantan aman, kecuali beberapa­ wilayah di Kalimantan Timur bagian timur. Namun, potensi gempanya tidak sebesar di Sumatra, Jawa, dan Sulawesi,” ujar Sutopo, kemarin.

Dengan dipilihnya wilayah itu, kata Sutopo, pemerintah akan lebih memperhatikan kebakaran yang kerap terjadi di Kalimantan.

“Itu bisa dikendalikan. Apalagi, itu dijadikan pusat pertumbuhan ibu kota,” tuturnya. (Ind/Mal/Pro/X-10)