Itjma Ulama III Hanya Kedok Timses Kubu 02

JURU Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Ace Hasan Syadzily mengungkapkan itjma ulama ke III sesungguhnya hanya kedok akal akalan dari tim ses capres 02. Menurtnya hal tersebut jelas merupakan politik akal akalan yang justru menyesatkan umat.

"Pertemuan Tim ses kubu 02 yang berkedok Itjma ulama jelas sebuah politik akal akalan dan ugal ugalan yang tujuannya menyesatkan umat. Segala upaya dilakukan untuk tidak mengakui kekalahan versi hitung cepat mulai dari delegitimasi KPU, meminta pemilu ulang sampai dengan meminta Pak Jokowi didiskualifikasi," tutur Ace saat dihubungi, Rabu (1/5).

Ace pun menilai pihak tim ses 02 sesungguhnya memiliki mentalitas tidak siap kalah. Hal tersebut kemudian membuat mereka kalap dan menabrak kiri kanan, termasuk menggunakan kembali manuver yang dilabelkan Itjma ulama sebagai kendaraan.

Baca juga: Tidak Perlu Ijtima Ulama Sikapi Pemilu

Ironisnya menurut Ace meski selama ini secara tersirat pihak 02 melakukan deligitimasi kepada KPU, namun kini mereka justru meminta KPU-Bawaslu untuk mendiskualifikasi Jokowi dari persaingan.

"Artinya mereka merengek rengek kepada lembaga yang kredibilitasnya sedang mereka hancurkan," terang Ace.

Lebih lanjut dirinya menilai langkah langkah ini justru semakin mengkonfirmasi skenario dari kubu 02 menjelang tanggal pengumuman hasil KPU 22 Mei mendatang. Yakni meminta Bawaslu untuk diskualifikasi 01 dengan alasan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM).

Sejalan dengan itu, kubu 02 menurut Ace akan mengerahkan massa pendukungnya. Skenario diskualifikasi ini seperti ingin menjalankan skenario pilkada Kota Waringin Barat yang mana saat itu Bambang Widjajanto terlibat menjadi pengacara salah satu paslon. Dengan didiskualifikasi calon terpilih maka calon penantang yang otomatis dilantik.

"Akal bulus ini jelas tidak memiliki pijakan objektif karena kecurangan TSM yang dituduhkan hanya ilusi tanpa fakta. Ingat gertak sambal Prabowo saat sengketa 2014 yang memiliki bukti berkontainer ke Mahkamah Konstitusi. Nyatanya hal itu hanya ilusi, jangan kan bukti kecurangan, mengumpulkan C1 saja plintat plintut. Mengaku - aku punya real count tetapi tempatnya tidak jelas di mana," tutur Ace.

Skenario berikutnya menurut Ace jika memang Bawaslu dan KPU tidak dapat dikendalikan, mereka akan menghalalkan segala cara dengan aksi demo yang dilabel 'people power'. Ace menilai skenario ini tidak berbeda dengan di Venezuela yang memobilisasi massa menentang Presiden terpilih dan selanjutnya mengundang keterlibatan asing dalam masalah dalam negeri.

"Ini jelas manuver berbahaya bagi kedaulatan nasional dan masa depan demokrasi di negara kita. Indonesia bukan Venezuela. Pak Jokowi menang dalam versi hitung cepat dengan sangat meyakinkan. Ini kemenangan atas hoax dan juga kemenangan atas ancaman otoritarian hidup kembali. Jadi jangan bermimpi Indonesia dibuat seperti Venezuela," pungkas Ace. (OL-4)