Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Direktorat Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham untuk mengelola Lapas dengan tertib dan sesuai aturan yang berlaku.
Peringatan itu disampaikan KPK menyusul adanya kabar mantan Ketua DPR RI Setya Novanto berada di sebuah rumah makan Padang di sekitar Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Subroto, Jakarta Pusat.
"Kita berharap yang ada di lapas menjalani hukuman dengan tertib, kedua tata kelola lapas lebih baik lagi," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Selasa (30/4).
Laode menolak berkomentar lebih jauh perihal kabar Novanto meninggalkan Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
Menurutnya, keberadaan terpidana kasus korupsi yang ada di lapas koruptor itu menjadi tanggung jawab Ditjen PAS sebagai pengelola Lapas Sukamiskin.
"Tolong coba tanyakan ke Pak Kalapas dan ibu Dirjen PAS," ujarnya.
Baca juga: Kalapas Sukamiskin Akui Beri Izin Setnov
Di sisi lain, Lembaga Antirasuah bakal berupaya keras mengembalikan uang kerugian negara dari Novanto. Mantan ketua umum Partai Golkar itu diketahui belum sepenuhnya mengembalikan denda atas perkara korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-E).
"Kami berusaha, kami enggak pernah berputus asa, akan kami upayakan semua yang sudah diputus inkrah," tegasnya.
Beredar kabar Novanto sedang berada di rumah makan Padang di sekitar RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Padahal, Novanto tengah menjalani masa hukumannya di Lapas Sukamiskin, Bandung.
Keberadaan Novanto di rumah makan Padang menjadi pertanyaan. Hal ini mengingat rekam jejak Novanto saat tersangkut kasus korupsi KTP-E penuh drama, salah satunya drama 'tiang listrik'.
Saat berstatus buron, Novanto merekayasa kecelakaan tunggal di kawasan Permata Hijau pada November 2017.
Selain itu, Lapas Sukamiskin juga memiliki rekam jejak yang buruk dalam membina napi korupsi.
Bahkan, Kalapas Sukamiskin sebelumnya, Wahid Husein telah dihukum 8 tahun penjara atas kasus jual beli sel mewah di Lapas Sukamiskin. Wahid menerima suap dari tiga terpidana korupsi, yakni Fahmi Dharmawansyah, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, serta Fuad Amin Imron.
Suap itu diberikan ketiga narapidana kepada Wahid melalui ajudannya Hendry Saputraagar mendapat fasilitas mewah selama mereka mendekam di Lapas Sukamiskin. (Medcom/OL-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan penggeledahan untuk mencari barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Pati.
KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut mencermati polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pemantauan Media Indonesia Jumat (27/2) setelah datang dan memulai penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati Riyoso di Desa Ngarus Kecamatan Pati
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved