TKN: Katanya Sudah Menang, Kenapa BPN Masih Minta C1 ke Bawaslu?

TIM Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno secara resmi meminta data C1 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lalu, bagaimana bisa mereka sudah deklarasikan kemenangan namun tak punya data sendiri yang otentik.

"Wah kok bisa ya? Ini logikanya di mana? Sudah gembar-gembor deklarasi kemenangan tapi minta data C1 ke Bawaslu. Jadi atas dasar apa kemarin deklarasi kemenangan?" ujar Fiki Satari, Direktur Konten Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin ketika ditemui di Jakarta, Jumat (26/5).

Dengan adanya surat resmi BPN ke Bawaslu, menurut Fiki sudah menunjukkan gelagat mereka tidak memiliki data C1 yang lengkap. Indikasi lain, BPN tidak mau terbuka kepada publik tentang data dan tempat perhitungan suara yang mereka miliki.

Baca juga: TKN Bongkar Kebohongan Klaim Prabowo Menang di DKI dan Lampung

Fiki lalu membandingkan dengan Real Count Room (War Room Direktorat Saksi) milik TKN sebagai pusat perhitungan suara Pemilu 2019, yang berada di lantai dasar Hotel Gran Melia, Jakarta.

TKN juga sudah mengundang media untuk melihat langsung bagaimana proses perhitungan suara dilakukan di tepat tersebut. "Kita terbuka dan sudah banyak media yang menengok langsung bagaimana suasana kerjanya," ungkap Lukman Edy, Wakil Direktur Saksi TKN.

Lukman juga menduga bahwa pihak Prabowo dan BPN sengaja melakukan Selection Bias, artinya sengaja hanya menghitung dan mengumpulkan data C1 dari TPS-TPS yang mereka menangkan saja. Sedangkan pada daerah dan TPS yang dimenangkan Paslon 01 Jokowi-Amin tidak dihitung. Itu pun dengan jumlah TPS yang sangat minim. Terbukti dari dibukanya beberapa fakta perkembangan Real Count TKN, yang menyebutkan kebohongan klaim kemenangan Prabowo.

"Jelas Selection Bias tidak fair. Bisa jadi sekarang mereka kesulitan untuk kumpulkan data C1 dari seluruhnya sehingga minta data ke Bawaslu," tambah Lukman.

Sebelumnya Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin mengatakan, BPN Prabowo-Sandiaga telah mengajukan surat resmi permintaan untuk mendapatkan dokumen C1 kepada pihaknya pada, Kamis, 25 April 2019. (OL-4)