Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
MASYARAKAT dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam pada Pemilu 2019 ini tergolong lemah, bahkan buruk. KPU Batam dinilai keteteran mendistribusikan logistik hingga ke kelurahan.
"Sampai-sampai para pejabat Pemkot Batam ikut dilibatkan untuk mengangkut dan memindahkan semua logistik. Ini baru pertama kali terjadi di Batam. Harusnya pada H-1 logistik sudah sampai kelurahan. Bukan masih di gudang logistik KPU seperti yang terjadi saat ini," kata Priya Ribut Santosa, Ketua Mappilu PWI Kepri, kemarin.
Sekretaris Mappilu PWI Kepri Jamil Qasim mencontohkan di TPS 50 dan TPS 51 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, masih banyak warga yang belum menerima form C6, padahal idealnya form C6 sudah harus diterima H-3. Alasan petugas KPPS blanko form C6 sendiri baru diterima H-2.
Komisioner KPU Batam Sudarmadi ketika dikonfirmasi tidak bersedia berkomentar. Padahal di sejumlah TPS di Tiban, Kecamatan Sekupang, diketahui semua TPS di Sekupang mengaku surat suara baru datang 2 jam dari jadwal yang ditentukan.
Tidak profesionalnya lembaga pemilu juga bisa dilihat dari kinerja KPU Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman bersama rombongan saat melakukan monitoring di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya menemukan TPS setempat kekurangan ratusan surat suara. Akibatnya hak pilih warga di situ termasuk 96 orang narapidana hilang. Ketua KPU Kota Tasikmalaya Ade Zaenul Mutaqin membenarkan ada kekurangan surat suara di LP mencapai 246 lembar.
Di Kabupaten Bangka, sejumlah TPS juga kekurangan surat suara. Seperti di TPS 53 Kecamatan Sungailiat, kekurangan 20 surat suara untuk pemilihan caleg Kabupaten Bangka.
Baca Juga : Surat Suara Pilpres Hilang dari Kotak Suara di TPS di Purwakarta
Di Cianjur, surat suara juga terlambat datang hingga 2 jam di satu RW di Kelurahan Sayang. Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Ketua KPPS 47 RT 02, Suwandi, merasa dipingpong dalam proses pengambilan logistik. Awalnya KPPS diperintahkan mengambil logistik di gudang Balerancage kemudian diperintahkan ke Kelurahan Sayang. "Ternyata setelah kami mengunjungi dua tempat tersebut enggak ada (surat suara)," terang Suwandi, kemarin.
Surat suara hilang
Keteledoran juga ditunjukkan KPU Purwakarta, Jawa Barat. Seluruh surat suara untuk pilpres di TPS 84, Perumahan Dian Anyar, Kelurahan Ciseureuh, raib sebelum pencoblos-an. Akibatnya proses pencoblosan molor hingga 2 jam.
Hilangnya surat suara diketahui saat kotak suara dibuka untuk dihitung. Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Agus Yusup mengakui sebanyak 242 lembar surat suara tidak ada di dalam kotak suara.
"Gembok masih terpasang dan tersegel, tapi 242 surat suara pilres tidak ada," kata Agus. Akibatnya proses pemungutan suara yang seharusnya dimulai pukul 07.00 WIB molor hingga pukul 09.00 WIB.
Sementara itu, di TPS 093 Perum Panorama Indah, Kelurahan Ciseureuh, Purwakarta, pencoblosan molor hingga 3 jam. Sebabnya, KPPS belum memahami secara utuh petunjuk teknis sehingga harus membaca kembali buku panduan pencoblosan. (RF/RZ/BB/LD/N-1)
Anggota KPUD Parigi Moutong Divisi Teknis, Iskandar Mardani, mengatakan temuan ini berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
KASUS pencoblosan 19 surat suara di TPS 28, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, oleh ketua KPPS diusut lewat dugaan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu.
Laporan kekurangan surat suara tersebut diterima dalam pemantauan digital pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Kabupaten Majalengka
Jumlah surat suara yang dimusnahkan sebanyak 1.011 lembar terdiri dari surat suara pemilihan gubernur rusak 676 lembar dan kelebihan kirim 18 lembar.
KPU memastikan logistik Pilkada Serentak 2024 seperti kotak dan surat suara bakal sampai ke tempat pemungutan suara (TPS) mulai hari ini, Selasa (26/11).
KPU Jatim memusnahkan 2.705 surat suara rusak Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024. Pemusnahan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan surat suara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved