Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
SENTRA Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan anggota Bawaslu Jakarta Utara menangkap seorang pria dalam operasi tangkap tangan (OTT) di depan rumah pemenangan Caleg DPRD DKI M Taufik. Bahkan, petugas juga mengamankan amplop yang diduga untuk serangan fajar.
"Ada satu orang yang ditangkap, warga biasa. Masih diproses," kata Ketua Bawaslu Jakut Mochammad Dimyati di Jakarta Utara, Selasa (16/4).
Menurutnya, pelaku yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu bernama Charles Lubis. Dia ditangkap di Jalan Warakas III gang 6 samping pos RW 01 Tanjung Priok, Jakarta Utara.
"Ketangkapnya pukul 17.30 WIB di wilayah Warakas di depan rumah Pak Taufik, di posko kemenangannya," ujarnya.
Baca juga: OTT Wabup Paluta, Amplop Uang Caleg Gerindra Disita Polisi
Dimyati menjelaskan, penyidik Gakkumdu masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Charles. Oleh karena itu, pihaknya belum bisa memastikan ada atau tidaknya keterlibatan dugaan politik uang tersebut dengan M Taufik.
"Belum tahu ya, apa ada indikasi keterlibatan M Taufik, informasinya Pak Taufik nggak ada di situ," terangnya.
Meskipun demikian, pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa amplop yang berisi uang, yakni 80 amplop berisi uang Rp500.000 dalam operasi tangkap tangan tersebut.
"Barang buktinya sudah ada berupa amplop. Amplop warna putih, rencananya semalam mau ada kegiatan ngumpulin saksi-saksi, RW yang jadi korwil," pungkasnya.(OL-5)
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved