Menpan: Zona Integritas Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, menegaskan, penerapan zona integritas merupakan jawaban dari transformasi tata kelola pemerintahan yang sedang berjalan di Indonesia saat ini.

"Pembentukan zona integritas menjadi indikator penting bagi tercapainya tujuan pembanagunan berkelanjutan yaitu mengembangkan lembaga pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan pada semua tingkatan," ujar Syafruddin saat berbicara dalam workshop 'Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan' di Jakarta, Kamis (11/4).

Menurut dia, berbagai negara di dunia sedang melakukan transformasi tata kelola pemerintahannya agar lebih adaptif dengan memanfaatkan potensi terbaik yang dimilikinya. Ini terlihat saat pertemuan World Goverment Summit di Dubai, Uni Emirat Arab, beberapa waktu lalu, di mana semua negara mengubah paradigmanya untuk menjaga eksistensinya dengan tidak lagi mengandalkan kekuatan sumber daya alam yang dimiliki.

"Berbagai negara saat ini berlomba memacu pertumbuhan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi terpenting negara bagi masa depan," ujar Menpan-RB.

Sehingga secara konsisten mendorong perubahan kinerja organisasi yang semakin efisien dalam penggunaan anggaran dan efektif untuk mencapai target program prioritas. Melalui zona integritas akan terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi yang memiliki pelayanan publik berkualitas baik.

Selain itu juga akan menciptakan kepercayaan publik yang tinggi karena kinerja instansi pemerintahannya bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sebab, saat ini masyarakat menginginkan pelayanan publik dengan prosedur yang jelas dan cepat. Untuk itu kinerja pemerintahan juga harus diubah agar dapat menjawab tuntutan dari masyarakat.

Baca juga: BPN Minta KPU Tindaklanjuti Temuan 17,5 Juta DPT Bermasalah

"Birokrasi tidak bisa lagi lamban, berbelit, dan kaku. Setiap lembaga pemerintahan harus bertransformasi agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat," ungkapnya.

Penerapan zona integritas dalam satu unit kerja akan meningkatkan kualitas sistem kinerja, perubahan tata kelola lebih baik, pembangunan manajemen SDM yang lebih profesional.

"Guna mendorong percepatan dan perluasan reformasi birokrasi pada seluruh lini pemerintahan dibangunlah zona integritas. Unit kerja yang telah menerapkan zona integritas akan memiliki berpredikat WBK dan WBBM," ucap mantan Wakapolri ini.

Dalam kesempatan itu, Menpan mengapresiasi semangat perubahan yang dilakukan seluruh pimpinan dan jajaran BPK untuk menciptakan sistem yang efektif dan efisien dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dengan menerapkan zona integritas.

"BPK telah menjalankan perubahan pada area administratif dan sistem SDM. Tentu perbaikan dan perubahan yang dibangun BPK akan memiliki efek berantai seperti bola salju yang dampaknya akan dirasakan hingga ke seluruh lini kinerja pemerintahan," ungkapnya.

Semangat perubahan ini juga telah menular ke berbagai institusi pemerintahan lainnya, terbukti banyaknya usulan dari instansi pemerintah agar unit kerjanya dapat memperoleh predikat WBK dan WBBM. Sepanjang 2018 terdapat 200 unit kerja pelayanan memiliki predikat WBK dan lima unit kerja berpredikat WBBM. Dan tiga di antaranya merupakan unit kerja yang berada di lingkungan BPK. (RO/OL-1)