Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
KETUA Kode Inisiatif Veri Junaidi mengatakan untuk mencegah masalah yang terjadi selama hari pencoblosan dan pemungutan suara, petugas di tempat pemungutan suara (TPS) harus diawasi dan diketahui rekam jejaknya.
Ia mengatakan untuk mengantisipasi problem terjadi, maka sejak dini harus dipastikan petugas TPS tidak terafiliasi dengan salah satu paslon atau partai tertentu. Hal ini penting guna menjamin legitimasi hasil Pemilu nantinya.
Baca juga: KPK: Belum Ada Tersangka Baru Soal Jual Beli Jabatan di Kemenag
Ia merinci potensi masalah yang bisa terjadi yakni, masyarakat yang tidak bisa menggunakannya hak pilihnya, antrian yang panjang, hingga ketika perhitungan suara sah dan tidak sah yang bisa saja berujung pada kericuhan.
"Petugas TPS harus dioptimalkan oleh penyelenggara Pemilu dan yang paling penting memastikan pengawas di TPS netral, tidak terafiliasi dengan proses politik ini. Keberadaan mereka ini krusial," kata Veri ketika ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/4).
Selain itu, ia mengatakan peserta Pemilu tak lepas tangan ketika proses penghitungan selesai. Ia mengatakan peserta harus mencatat secara detail setiap perolehan suara di TPS.
"Jangan karena fokus kepada Pilpres, sehingga setelah hitung Pilpres, maka Pileg dilupakan dan tidak diawasi. Justru, di situ ada indikasi mencuri suara dan menambahkannya ke partai lain," kata Veri.
Sementara itu, Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan selain dibekali pelatihan teknis, petugas TPS juga harus dibekali pelatihan psikologis.
"Kalau bagaimana melipat suara, menghitung, dan memasukkan ke kotak suara ya, itu teknis kan. Soal psikologis juga penting, karena mereka akan menghadapi tekanan dan publik yang kondisinya bisa berubah," kata Ray.
Baca juga: KPK Bakal Fasilitasi Tahanan untuk Mencoblos
Ia menjelaskan ketika TPS berjalan dengan tidak kondusif, maka dibutuhkan kemampuan pengawas TPS dalam mengendalikan situasi dengan kemampuan komunikasi yang baik. Sehingga, kata ia, problem apa pun itu yang bisa merusak jalannya Pemilu bisa ditekan dan tidak menular ke aspek lainnya, khususnya legitimasi Pemilu.
"Mereka juga harus siap dan tidak grogi. Jangan jadi blunder nanti. Termasuk tentu juga, latihan komunikasi, bagaimana memenangkan massa, rasanya seperti apa," kata Ray. (OL-6)
Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (4/4), menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya kondisi Pelaksanaan PSU di Empat TPS tersebut di guyur hujan lebat. Namun tidak memengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke TPS.
Satpol PP Kabupaten Bandung Barat menyegel tempat pengolahan sampah (TPS) ilegal milik perusahaan Tras Environ Mental di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang.
Tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang partisipasi pemilihnya rendah.
Kemensos telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan berbagai persoalan dan tantangan Pilkada 2024 yang masih mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved