Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerja sama dalam bidang sosialisasi dan pendidikan pemilih. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan kerja sama tersebut akan terfokus pada perlawanan politik uang pada Pemilu 2019.
"Kerja sama KPU dan KPK akan dimulai pada kegiatan Pemilu Run 2019 yang akan dilaksanakan pada 7 april 2019. Kegiatan Pemilu Run dipusatkan di Jakarta dan serentak dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KIP, KPU Kabupaten/kota di seluruh Indonesia," ujarnya dalam pesan singkat yang diterima Media Indonesia, Jakarta, Rabu (3/4).
Baca juga: Jokowi Sempatkan Main Bareng Jan Ethes
Pemilu Run yang dimaksud ialah kegiatan seperti car free day (CFD), yang rutin dilakukan pada Minggu pagi hari. Wahyu berharap pemilih dalam pemilu 2019 menjadi pemilih yang berdaulat, dimana salah satu aspek pemilih berdaulat dalam pandangan KPU dan KPK adalah pemilih yang dalam mengunakan hak pilihnya tidak dipengaruhi politik uang.
"Kerja sama KPU dan KPK akan memgemukakan tagline 'Pemilih Berdaulat Negara Kuat' dan 'Pilih Yang Jujur'. Lalu, kerja sama KPU dan KPK juga akan dilaksanakan pada debat kelima pada 13 April dengan cara sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui penayangan iklan layanan masyarakat," jelas Wahyu.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan hal yang sama. Pada prinsipnya, KPK mendukung pemilu 2019 ini berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bisa berkontribusi positif di tugasnya.
"Pemilu Run akan menjadi sarana untuk memperkuat upaya kita bersama membentuk pemilu berintegritas. Karena itu, ada slogan pilih yang jujur yang kami usung bersama," tandasnya. (OL-6)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
PEMILIHAN anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada awal 2026 menyedot perhatian luas, sesuatu yang tidak terjadi pada proses pemilihan deputi gubernur sebelumnya.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved