Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerja sama dalam bidang sosialisasi dan pendidikan pemilih. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan kerja sama tersebut akan terfokus pada perlawanan politik uang pada Pemilu 2019.
"Kerja sama KPU dan KPK akan dimulai pada kegiatan Pemilu Run 2019 yang akan dilaksanakan pada 7 april 2019. Kegiatan Pemilu Run dipusatkan di Jakarta dan serentak dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KIP, KPU Kabupaten/kota di seluruh Indonesia," ujarnya dalam pesan singkat yang diterima Media Indonesia, Jakarta, Rabu (3/4).
Baca juga: Jokowi Sempatkan Main Bareng Jan Ethes
Pemilu Run yang dimaksud ialah kegiatan seperti car free day (CFD), yang rutin dilakukan pada Minggu pagi hari. Wahyu berharap pemilih dalam pemilu 2019 menjadi pemilih yang berdaulat, dimana salah satu aspek pemilih berdaulat dalam pandangan KPU dan KPK adalah pemilih yang dalam mengunakan hak pilihnya tidak dipengaruhi politik uang.
"Kerja sama KPU dan KPK akan memgemukakan tagline 'Pemilih Berdaulat Negara Kuat' dan 'Pilih Yang Jujur'. Lalu, kerja sama KPU dan KPK juga akan dilaksanakan pada debat kelima pada 13 April dengan cara sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui penayangan iklan layanan masyarakat," jelas Wahyu.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan hal yang sama. Pada prinsipnya, KPK mendukung pemilu 2019 ini berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bisa berkontribusi positif di tugasnya.
"Pemilu Run akan menjadi sarana untuk memperkuat upaya kita bersama membentuk pemilu berintegritas. Karena itu, ada slogan pilih yang jujur yang kami usung bersama," tandasnya. (OL-6)
Mita menurutkan dengan adanya jeda antara pemilu lokal dan nasional, proses pemutakhiran data pemilih tidak terputus dalam konteks 5 tahunan.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
KPU RI telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved