Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SIKAP cawapres paslon nomor urut 02 Sandiaga Uno yang akan mengizinkan nelayan menangkap ikan menggunakan cantrang menunjukkan ketiadaan visi jangka panjang dari calon wakil Prabowo Subianto itu.
Lebih parah lagi, tindakan itu bila direalisasikan akan menguntungkan usaha besar ketimbang nelayan kecil yang dijanjikan Sandiaga.
"Menurut kami, keputusan Sandi yang menjanjikan kebijakan diizinkannya penggunaan cantrang dalam menangkap ikan justru tidak berpihak pada nelayan kecil. Saat ini, cantrang lebih banyak digunakan kapal dan pengusaha besar, sehingga nelayan tradisional dan yang menggunakan kapal kecil juga hanya mendapat bagian kecil," kata Direktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo KH Maruf Amin, Arya Sinulingga di Jakarta, Kamis (28/3).
Lebih lanjut ia mengatakan janji Sandiaga itu hanya memikirkan terpilih, sementara tidak menunjukkan visi berkelanjutan terkait strategi kemaritiman.
Baca juga: Jokowi Janji Bangun Kereta Api Trans-Kalimantan
Pernyataan Sandiaga juga cukup arogan, dengan mengatakan jangan hanya memperhatikan lingkungan. Sikap arogan diiringi dengan logika terbalik, yaitu jika lingkungan rusak, lantas masyarakat dapat makan dari mana.
"Janji palsu Sandiaga tidak akan menyelamatkan masyarakat jika lingkungan sudah rusak," tandasnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan, cantrang telah mengalami modifikasi, baik dari segi bentuk maupun metode operasi selama puluhan tahun. Akibatnya, jenis pukat tarik ini berubah menjadi alat tangkap yang merusak lingkungan.
Awalnya, cantrang hanya digunakan nelayan dengan menggunakan kapal 5 GT. Namun, saat ini nelayan dengan kapal 30 GT turut menggunakan cantrang.
Menteri KKP Susi Pudjiastuti di media sosial menyebutkan kata kasihan atas janji soal cantrang.
"Pemimpin yang tidak memiliki visi keberlanjutan NO WAY!!!" cuit Susi lewat Twitter. (RO/OL-2)
Pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan berdampak pada sejumlah sektor.
PENGEMBANGAN sektor energi di wilayah pesisir Jawa Timur harus memiliki roadmap (peta jalan) yang terencana baik dengan mengakomodasi kepentingan dan kebermanfaatannya bagi nelayan.
Harga ikan di Pasar Tradisional Naikoten 1 dan Pasar Ikan Oeba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan signifikan akibat cuaca buruk.
Pemkot Semarang mengalokasikan anggaran sekitar Rp87 juta dari pengalihan beberapa kegiatan di Dinas Perikanan untuk mendukung program tersebut.
Angin kencang yang bertiup saat ini kecepatan naik dua kali lipat dibandingkan kondisi normal. Jika memaksakan diri untuk melaut bisa mengancam keselamatan mereka.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional tidak akan tercapai maksimal tanpa melibatkan potensi maritim secara progresif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved