Ide Prabowo-Sandi Hapus UN Ditentang

RENCANA pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menghapus ujian nasional (UN) bagi siswa SD hingga SMU menuai tentangan dari berbagai kalangan. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) secara tegas menolak gagasan tersebut.

Gagasan penghapusan UN dilontarkan Sandiaga Uno saat debat cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3) malam.

Menurut Bamsoet, UN merupakan salah satu tolok ukur untuk mengukur kualitas pendidikan di Indonesia. "Menurut saya, kita ini lagi mengejar kualitas pendidikan yang baik (dengan UN)," tegasnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Pengukuran kualitas pendidikan di setiap daerah, imbuhnya, dapat terlihat dari hasil UN. Hasil itu menjadi rujukan pemerintah dalam mengambil kebijakan sektor pendidikan di setiap daerah.

"Salah satu cara sekolah atau pendidik mengukur siswa adalah dengan ujian yang dilakukan secara nasional," ucap dia.

Program UN, kata politikus Golkar itu, demi menyelaraskan kualitas pendidikan di setiap daerah. Peserta didik wajib mendapat kualitas pendidikan yang merata. Ketimpangan kualitas pendidikan bisa terlihat dari hasil UN.

"Jadi terukur, mereka memiliki pengetahuan yang merata. Kita tidak ingin juga kalau tidak ada UN, kualitas pendidikan antara satu daerah dan daerah lain jomplang," tambahnya.

Sandi menjanjikan penghapusan UN jika dirinya dan Prabowo terpilih dalam Pilpres 17 April mendatang. Sebagai gantinya, pihaknya menyiapkan sebuah program penelusuran minat dan bakat.

"Ujian nasional akan kami hapuskan. Ujian nasional adalah sumber biaya tertinggi bagi sistem pendidikan. Gantinya, kami akan membentuk penelusuran minat dan bakat," katanya.

Amanat UU

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan evaluasi nasional merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tidak boleh dihapus. "Saya tidak mempersoalkan nama ujian nasional atau bukan. Tapi yang tidak bisa dihapus itu evaluasi nasional karena amanat undang-undang. Soal namanya ujian nasional atau apa, terserah," tegasnya.

Menurut dia, evaluasi nasional merupakan alat untuk memastikan standar pendidikan secara nasional, baik standar isi, proses, maupun lainnya. Adanya evaluasi nasional, sambungnya, bisa melihat pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia.

"Adanya ujian nasional, kita bisa tahu mana lembaga pendidikan atau siswa yang belum mencapai standar sehingga ada intervensi dari pusat maupun daerah," jelasnya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Abdul Kadir Karding, menyatakan UN saat ini sudah tak seperti dulu. "UN kali ini atau di zaman sekarang tidak menentukan kelulusan siswa," ujarnya.

Karding menjelaskan UN saat ini hanya menjadi instrumen pemerintah mengukur pendidikan di Tanah Air. Lewat UN pemerintah bisa menakar sejauh mana standar pendidikan di Indonesia, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

"Mengingat negara kita begitu besar, banyak pulau, banyak daerah sehingga kita tidak ingin pendidikan berjalan timpang di Jawa dan luar Jawa, kota, dan desa," tutur politikus PKB itu. (P-2)