Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KATIB Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan status warga nonmuslim di Indonesia setara dengan muslim. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang dalam politik, hukum, maupun ekonomi.
"Warga nonmuslim merupakan warga negara yang setara dengan muslim. Baik dalam politik, hukum dan ekonomi. Warga negara yang setara," ujar pria yang akrab disapa Gus Yahya ini di Banjar, Jawa Barat, Kamis (28/2).
Baca juga: NU: Pemaksaan Sistem Khilafah Hanya Hasilkan Kekacauan
Keputusan untuk tidak menggunakan kata kafir bagi nonmuslim di Indonesia dilakukan dalam sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyah Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Banjar, Jawa Barat.
Pembahasan ini dihadiri oleh Mustasyar PBNU Prof Muhammad Machasin, Rais Am Syuriyah PBNU KH Miftahul Akhyar, Rais Syuriyah KH Masdar Farid Masudi dan KH Subhan Ma’mun, Katib ‘Aam Syuriyah PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Katib KH Abdul Ghofur Maimun Zubair dan H Asrorun Niam Sholeh, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua PBNU H Marsudi Syuhud, hingga Sekretaris Jenderal PBNU H Helmi Faishal Zaini.(AD/A-1)
BUPATI Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menghadiri Konferensi Cabang (Kofercab) XVII Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Klaten, Sabtu (14/6).
"Khataman Al-Qur’an Serentak di Titik Lokasi Terbanyak di Seluruh Dunia", menjadikannya sebagai khataman Al-Qur’an terbanyak di masjid-masjid dengan total 10.000 titik lokasi.
Pendidikan menjadi kunci konvergensi pemahaman keIslaman di Indonesia terus berlangsung, sehingga memunculkan generasi baru muslim.
Selain dukungan dari RS swasta, tim kesehatan berkolaborasi dengan tim kesehatan kedokteran kepresidenan (RSPAD) serta tim kedokteran Polri.
Menurut Khofifah, penguatan sumber daya manusia (SDM) tersebut akan menjadi penguatan NU di Jawa Timur untuk menjemput Indonesia Emas Tahun 2045.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merasa prihatin dengan perkembangan demokrasi di Indonesia yang masih bersifat transaksional
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved