TKN: Munajat 212 Sangat Bernuansa Politis

TIM Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menduga acara Munajat 212 yang digelar di pelataran Monas pada Kamis sore (21/2) kental bernuansa politik lantaran sejumlah politisi pendukung salah satu kandidat presiden hadir di acara tersebut.

"Banyak dugaan memang terjadi pelanggaran, karena memang ada beberapa pengurus tim pemenangan kandidat lain yang hadir pada saat itu mengucapkan, melontarkan kalimat-kalimat yang terindikasi kampanye," kata Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma?ruf Amin, Ade Irfan Pulungan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, hari ini.

Namun demikian, pihaknya masih mengumpulkan data yang cukup untuk melaporkan indikasi adanya pelanggaran kampanye ke Bawaslu.

Dugaan adanya kampanye di acara itu juga diperkuat dengan beredarnya potongan-potongan video yang viral di dunia maya.

"Itu sangat jelas sekali ada semacam ajakan, semacam simbol simbol jari, simbol tangan yang menunjukkan kepada salah satu pasangan calon," katanya.

Pengamat politik dari Universitas AL Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat senada. Menurut Ujang, Munajat 212 tidak lepas dari gerakan 212 yang dilakukan sebelum-sebelumnya.

"Berdoa untuk pemilu damai dan aman sah-sah saja. Namun jika munajat 212 ditumpangi para politisi untuk mendukung salah satu paslon, maka Munajat 212 akan kekurangan makna. Para politisi yang hadir telah membawa acara munajat 212, yang tadinya khusus berdoa untuk pemilu damai menjadi dipolitisir. Agama diperalat untuk kepentingan salah satu paslon," paparnya.

Ujang berpendapat, acara itu juga rawan dijadikan alat kampanye untuk mendukung salah satu paslon mengingat banyak hadirnya tim pemenangan salah satu kandidat.

"Dalam Islam, agama memang tidak bisa dipisahkan dengan politik. Namun agama tidak boleh dipolitisir untuk kepentingan politik. Agama jangan digunakan sebagai alat untuk menguatkan politik identitas. Agama harus menjadi perekat dalam memperkuat persaudaraan, persatuan, dan kesatuan sesama anak bangsa," ucapnya.

Jika benar acara itu murni untuk kepentingan bangsa dan negara, kata Ujang, seharusnya panitia mengundang perwakilan dari kedua kubu pasangan capres dan cawapres.

"Jika agama dijadikan alat politik, maka akan menguatkan politik identitas. Dan jika politik identitas menguat, maka benih-benih perpecahan masyarakat akan terlihat. Mari jaga agama untuk kedamaian semua. Jangan dipolitisir untuk kepentingan politik. Jangan jadikan agama untuk memperkuat politik identitas," kata Ujang. (OL-4)