Debat Tema Pangan Untungkan Petahana

PANGAN akan menjadi salah satu tema dalam debat calon presiden (capres) putaran kedua yang akan berlangsung pada Minggu (17/2).

Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Sentosa melihat sosok capres nomor urut 01 Joko Widodo lebih diuntungkan karena sudah memiliki kinerja nyata yang bisa dinilai langsung masyarakat.

Satu hal yang menjadi nilai positif petahana adalah, dalam empat tahun terakhir, pemerintah bisa membawa peringkat ketahanan pangan Indonesia naik cukup signifikan yakni dari 72 pada 2014 menjadi 65 di 2018 dari total 113 negara.

Peringkat ketahanan pangan itu dinilai dari tiga komponen yakni ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan.

Dari sisi ketersediaan, Dwi menganggap pemerintah telah melaksanakan tugas dengan baik walaupun tidak bisa dipungkiri, sebagian pangan yang tersedia di Tanah Air berasal dari impor.

"Tapi konsep ini kan tidak melihat dari mana bahan pangan itu berasal, yang penting tersedia, mau lokal atau impor tidak masalah," ujar Dwi kepada Media Indonesia, Senin (11/2).

Bahkan, jika melihat Singapura sebagai pemuncak klasemen ketahanan pangan dunia, hampir 100% kebutuhan bahan pangan mereka didatangkan dari luar negeri.

"Di satu sisi, pemerintah Singapura bisa menjaga daya beli masyarakat tetap tinggi. Ini masuk pada poin selanjutnya yaitu keterjangkauan. Jadi pemerintah bisa menyediakan dan masyarakat bisa menjangkau. Keduanya berjalan baik. Indonesia pun sedang mengalami hal ini," jelasnya.

Hanya saja, yang perlu diperhatikan adalah naiknya peringkat ketahanan pangan diikuti lonjakan impor bahan pangan yang cukup signifikan.

Pada 2014, dari 11 komoditas pangan yang dipantau, total volume impor tercatat sebesar 18 juta ton. Sementara, pada 2018 naik menjadi 22 juta ton.

Di sisi lain, kubu Prabowo menjanjikan penghentian impor dan penurunan harga pangan. Dwi menilai kebijakan itu tidak cukup baik.

"Kalau pangan murah kasihan petani.

Di sisi lain, kalau mahal nanti efeknya besar. Harga pangan mahal biasanya diikuti guncangan politik. Jadi yang seharusnya dilakukan itu menjaga ketersediaan dan harga pangan tetap stabil. Bukan menjanjikan murah. Itu salah," ucapnya.

Dwi juga melihat kedua capres kini tidak hanya menawarkan konsep ketahanan pangan tetapi juga kedaulatan pangan yang berarti mengandalkan sumber pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan.

Namun, melihat situasi pertanian di Tanah Air, terutama dari sisi efisiensi dan produktivitas yang belum optimal, itu tentu bukan program yang mudah dicapai.

"Konsep itu bisa saja terwujud tapi tentu sulit, butuh waktu, butuh keseriusan. Berat tapi tidak mustahil," tandasnya. (OL-4)