Selasa 22 Januari 2019, 17:35 WIB

Jokowi Tidak Akan Tabrak Hukum Soal Pembebasan Ba'asyir

Rudy Polycarpus | Politik dan Hukum
Jokowi Tidak Akan Tabrak Hukum Soal Pembebasan Ba

ANTARA

 

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan akan patuh terhadap aturan perundang-undangan sebelum memutuskan pembebasan bersyarat terpidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir.

"Ada sistem hukum yg harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat, bukan pembebasan murni. Jadi aaratnya harus dipenuhi dulu. Kalo tidak (dipenugu) kan ngga mungkin saya nabrak (hukum," ujarnya saat ditanya di Istana Merdeka, Selasa (22/1).

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, narapidana perkara terorisme yang ingin mendapat remisi dan pembebasan bersyarat setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria itu di antaranya menunjukkan kesadaran dan mengakui kesalahan yang menyebabkannya dipidana serta menyatakan ikrar setia kepada NKRI secara tertulis.

"Setia pada NKRI dan setia pada Pancasila itu basic sekali. Sangat prinsip sekali. Saya kira jelas sekali," tegas Kepala Negara.

Keluarga Ba’asyir telah mengajukan permintaan pembebasan bersyarat sejak 2017 dengan alasan usia dan kesehatan yang semakin memburuk.

Jokowi mengaku menaruh perhatian pada kondisi kesehatan Ba'asyir. Kondisi tersebut menjadi alasan utama munculnya pengampunan terhadapnya.

Untuk diketahui, Abubakar Ba’asyir divonis penjara selama 15 tahun, pada Juni 2011, karena terbukti bersalah ikut mendanai pelatihan teroris di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia.

"Kan sudah saya sampaikan bahwa karena kemanusiaan dan Ustaz Ba'asyir sudah sepuh dan kesehatan juga sering terganggu. Bayangkan kalau kita sbg anak lihat orang tua kita sakit-sakita seperti itu. Tetapi kita juga punya mekanisme hukum yang harus dilalui," tuturnya.

Terpisah Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, jika Ba’asyir warga negara Indonesia, maka yang bersangkutan harus  mengakui Pancasila. Pancasila mesti diterima oleh semua warga negara Indonesia.

"Kalau tidak mengakui,  jangan di sini. Ini negara Pancasila, kalau tidak mengakui numpang namanya," pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

MI/HO

Ziarah Makam Taufiq Kiemas Bersama Cak Imin, Puan: PDIP dan PKB Sama-Sama Partai Wong Cilik

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 September 2022, 14:03 WIB
“Kami berdua kenalnya dari SMA dan mahasiswa, dan sampai di sini sebagai Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR. Kami berharap pertemuan ini...
ANTARA/Galih Pradipta

Bertemu Muhaimin, Puan Akui Itu Sinyal PDI P akan Gabung Koalisi PKB-Gerindra

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Minggu 25 September 2022, 12:34 WIB
Puan menggelar pertemuan dengan Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata Jakarta, Minggu...
Antara

Dirjen Imigrasi Kemenkumham Bentuk Satgas Kepatuhan

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 September 2022, 11:48 WIB
Langkah ini diambil Dirjen Imigrasi merespons keluhan Presiden Joko Widodo terkait lambatnya pengurusan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya