Publik Dinilai Lebih Fokus ke Pilpres Ketimbang Pileg

HINGGA 85 hari menjelang 17 April 2019, semua perhatian tersita untuk isu Pilpres ketimbang Pileg. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz.

Dengan berbagai varian isu, fokus publik disita informasi publik yang dipenuhi dengan beragam isu popularitas dan elektabilitas capres/cawapres namun miskin dalam substansi program.

"Seolah-olah, begitu urusan Pilpres beserta segala dinamikanya beres, Pemilu 2019 juga beres. Bagaimana dengan pemilu legislatif? Isu ini menyimpan kompleksitas masalah dibanding Pilpres. Secara teknis, tata cara pemilihan Pilpres relatif sederhana," ungkapnya di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (22/1).

Kemudian, isu lainnya yang menyita publik ketimbang Pileg ialah isu adanya perhelatan debat capres-cawapres dengan segala dinamikanya, termasuk media dan penyelenggara. Lalu penyelenggara pemilu disibukkan dan mereaksi isu-isu hoaks yang mengiringi urusan teknis logistik pemihan.

"Bagaimana pemahaman pemilih terhadap aspek-aspek teknis pileg? Hingga saat ini, tidak terlihat peran penyelenggara secara substansi," ucapnya.

Baca juga: Debat Kedua Pilpres 2019 Dirancang Lebih Rileks

Pada Pemilu 2019, menurut August, penyelenggara pemilu akan dihadapi dengan ancaman suara yang tidak sah.

"Dari data periode 1999-2009, angka suara tidak mengalami peningkatan di kontestasi pemilihan legislative (pileg). Di 2014, ada penurunan. Di 2019, angka ini dikhawatirkan naik (suara tidak sah)," jelasnya

Menurut August, hal tersebut karena tingkat kerumitan teknis pemilu. Seperti besaran suara suara karena jumlah peserta pemilu dan lainnya. Selain itu, animo masyarakat pada Pemilu 2019 lebih cenderung terfokus pada pemilihan presiden ketimbang pemilihan legislatif.

Oleh karenanya, saran August, di sisa pelaksanaan Pemilu 2019 serentak ini, penyelenggara pemilu dapat memerbaiki kinerja. Baik kinerja untuk internal seperti peningkatan kemampuan elemen teknis dan kinerja eksternal.

"Dari sisi eksternalnya seperti memperbaiki komunikasi politik terhadap politik maupun elit," tandasnya. (OL-2)