Soal Debat, TKN : Kuncinya Ada Di Paslon

WAKIL Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Karding Kadir menyebut pihaknya sudah mempersiapkan debat pertama pilpres pada 17 Januari mendatang. Ia mengatakan rekam jejak paslon mempengaruhi kemampuan dan kapasitas tergantung paslon itu sendiri.

"Semampu apapun kita mempersiapkan, sedetail apapun persiapan, kuncinya ada pada di paslon. Track record mempengaruhi kemampuan dan kapasitas paslon dalam debat nanti. Pak Jokowi gak ada rekam jejak dalam korupsi, pelanggaran HAM juga. Kiai Ma'ruf juga tidak ada masalah,"ujar Karding saat dihubungi Media Indonesia, Jakarta, Minggu (6/1).

Persiapan debat yang dilakukan TKN, ungkap Karding ialah menyiapkan tim konten dan narasi, serta ada pengajaran atau coaching untuk mempersiapkan debat pertama.

"Kita sudah menyiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan calon 01, misalkan kita sudah membentuk tim konten dan narasi. Yang kedua kita sudah menyiapkan coaching untuk debat, karena kan berdebat di depan kamera berbeda. Kita siapkan gladi resik juga, semacam simulasinya lah,"tuturnya.

Baca juga : TKN Tegaskan Tak ada Payung Hukum Atur Paslon sampaikan Visi Misi Sebelum Debat

Seperti diketahui tema debat pertama Pilpres 2019 mengangkat isu seputar hukum, korupsi, HAM dan terorisme. Menurut Karding, isu tersebut tidak menjadi masalah bagi paslon nomor urut 01.

"Kalau Pak Jokowi kan prinsipnya karena menjalankan empat tahun pemerintahan tidak ada masalah terhadap isu (debat pertama) tersebut. Penanganan terorisme bagus, Indeks Persepsi Korupsi kita bagus dari zaman reformasi. Isu HAM menjadi pertanyaan dalam pembongkaran kasus besar, itu tidak mudah karena harus membutuhkan banyak fakta,"katanya.

Seperti halnya pengungkapan kasus penyiraman air keras mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Menurut Karding, hal tersebut bisa dijawab oleh Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Bisa dijawab kalau kasus Novel jika ditanyakan (saat debat), namun sebenarnya publik harus diberitahu kalau HAM itu perspektifnya luas. Misalnya memberi akses anak-anak untuk sekolah itu HAM, membangun lapangan kerja juga dan difabel diberi akses itu juga HAM ,"ucap Karding.

"Kami juga tidak melupakan kasus besar. Di visi misi Jokowi-Ma'ruf jelas akan membongkar kasus HAM, seperti penghilangan orang paksa, ada kasus DOM, ada kasus Papua, ada kasus trisakti, ada kasus Tanjung priuk,"tutupnya. (OL-8)