Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIHAN Presiden yang tersisa kurang lebih tiga bulan lagi diharapkan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui secara persis komitmen konsensus kebangsaan dari kedua pasangan calon Presiden-Wakil Presiden.
Pasalnya selama masa kampanye beberapa bulan terakhir, kedua pasang calon belum terlihat mengutarakan secara serius komitmennya untuk sungguh-sungguh menjaga Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisejati dalam keterangan pers sebagai catatan awal tahun 2019 yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Kamis (3/1).
"Sungguh disayangkan bahwa di tengah perhelatan yang sangat penting ini wacana kebangsaan terutama hal-hal pokok terkait konsensus kebangsaan kita tidak muncul dalam perdebatan Pilpres, padahal kalau mau jujur kita punya persoalan besar dengan kesepakatan kebangsaan kita selama kurang lebih dua tahun terakhir yang membutuhkan komitmen serius dari pemimpin kita terutama para Capres-Cawapres," kata Handoyo.
Dalam catatan Vox Point Indonesia kata Handoyo, bangsa Indonesia yang beranekaragam baik suku maupun agama harusnya memperkokoh persatuan bukan justru dibentur-benturkan berdasarkan agama maupun suku.
"Kita cermati saat ini, politik identitas itu masih sangat kental. Adu domba antar kelompok di masyarakat masif dilakukan, belum lagi agenda-agenda lain seperti NKRI bersyariah yang tentu saja tidak sesuai dengan semangat kebangsaan kita yang berdasarkan Pancasila," urai Handoyo.
Agenda politik jelang Pilpres 2019 menurut dia menuntut komitmen dari Capres-Cawapres kedua kubu termasuk para pendukungnya untuk mengedepankan agenda penyelamatan konsensus kebangsaan yang saat ini sedang dirong rong.
"Bangsa ini sudah dibangun dengan susah payah oleh para pendiri terdahulu maka jangan sampai bubar hanya karena agenda kekuasaan dan kepentingan politik lain yang hendak menggiring bangsa ini ke bentuk dan ideologi lain yang tidak sesuai dengan konsensus kebangsaan kita," tegasnya.
Di sisi lain, masyarakat juga diminta untuk tetap kritis dengan narasi yang dibangun oleh kedua kubu agar tidak mudah termakan dengan isu-isu yang dimainkan. "Di tengah banyaknya hoax, kampanye hitam dan serangan bernuansa SARA masyarakat diharapkan untuk tetap kritis dengan mengedepankan akal sehat agar pesta demokrasi kita dapat berjalan aman dan damai sehingga konsolidasi demokrasi kita pun menjadi lebih matang," pungkas Handoyo. (OL-7)
Profil Immanuel Ebenezer, dari relawan Jokowi hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan, kini tersangka KPK kasus pemerasan sertifikat K3.
(KPU) berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk menentukan rumah sakit milik pemerintah mana yang bakal digunakan untuk tes kesehatan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
NAMA Menteri BUMN Erick Thohir terus digadang-gadang menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto. Apalagi dengan kepastian Muhaimin Iskandar
MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menanggapi dirinya masuk sebagai usulan calon wakil presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2024
Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru tentang dinamika elektoral tokoh menjelang Pilpres 2024. mayoritas pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 lebih mendukung Ganjar Pranowo
Ia menilai merusuhan yang menelan korban tewas hingga 10 orang itu seharusnya tak boleh terjadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved