Pilkada Langsung Jadi Pemicu Korupsi

SISTEM pilkada langsung dinilai menjadi salah satu penyebab kepala daerah melakukan korupsi karena harus merogok kocek mahal untuk menjadi pemimpin di daerahnya.

Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan seseorang yang ingin menjadi bupati setidaknya membutuhkan modal Rp30 miliar. Pengeluaran itu dinilai tidak sebanding dengan pemasukan saat mereka terpilih.

"Di kampung saya, Tobasa, orang mau jadi bupati itu butuh Rp30 miliar, sementara gaji bupati itu Rp5 juta sampai Rp10 juta ditambah tunjangan dan dana taktis Rp50 juta sampai Rp70 juta per bulan. Bagaimana dia bayarnya (pengeluaran Rp30 miliar)?" kata Trimedya saat peluncuran buku catatan akhir tahun 2018 di kawasan Cikini, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, sistem pilkada langsung harus dipertimbangkan kembali, termasuk pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka.

Ketua Setara Institute Hendardi sepakat perlu ada pembicaraan kembali sistem pemilu saat ini. Pihaknya mengaku sedang meriset soal efek dari pemilu langsung. "Saya ingin menyampaikan bahwa itu juga kegalauan kami," ujar Hendardi.

Perbaikan

Dalam catatan akhir tahun itu, Polri juga dinilai sebagai aparat penegak hukum yang mengalami perbaikan positif sepanjang 2018, khususnya pada sistem rekrutmen anggota polisi.

"Ada upaya perbaikan di kepolisian sejak Tito (Tito Karnivian) menjadi Kapolri," imbuh Trimedya.

Trimedya meyakini selama ini sistem rekrutmen banyak dihiasi dengan praktik suap. Tak sedikit orang yang menitipkan anak-anaknya agar bisa menjadi polisi.

"Sekarang ada yang mengeluh tidak bisa menitipkan anaknya untuk menjadi akpol (akademi polisi), dan secapa (sekolah calon perwira)," ucap dia.

Namun, dia menyoroti kinerja Kabareskrim Arief Sulistyanto. Kinerja Arief dinilai belum terlihat.

"Mudah-mudahan dengan Kabareskrim yang baru bisa memperbaiki suasana, tetapi belum ada gebrakan yang dilakukan Arief," ujar dia.

Sebelumnya anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Selama memimpin Polri, Tito dinilai banyak terobosan yang membuat kepolisian lebih efektif menyelesaikan kasus kejahatan transnasional.

"Negara-negara lain dapat melihat langkah Polri dalam penanggulangan terorisme di negara Indonesia yang luas dan sangat beragam dalam pemahaman masalah keislaman," kata politisi Partai NasDem itu.

Tito yang mewakili Polri juga mendapat apresiasi dari negara lain. Apresiasi itu muncul di Sidang Umum Interpol ke-87 tahun 2018 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab.

Pada sidang lembaga kepolisian internasional tersebut, Polri mendapat sorotan karena berhasil menjalankan tugas kepolisian di era modern.

Politikus NasDem itu pun menilai wajar Polri di bawah kepemimpinan Tito mendapat pujian dari negara lain.

Pujian datang karena Tito dinilai memiliki kebijakan baik dalam penanggulangan terorisme. "Latar belakang Tito sebagai perwira yang ditugaskan menanggulangi terorisme, sebelum jadi Kapolri, telah menggeluti secara akademis dalam masalah ini," kata dia.

Sejumlah negara pun melihat Indonesia berhasil dalam memberantas terorisme dan penanggulangan paham-paham radikal. (P-1)