Moeldoko: Pemerintah Minta Pendapat DPR untuk Penuntasan Kasus Penembakan Papua

PEMERINTAH mengaku tidak ingin terburu buru untuk menentukan status dari penembakan pekerja yang terjadi di Papua dan menunggu DPR untuk mengambil keputusan bersama dalam menentukan definisi kelompok penyerang.

"Itu keputusan politik terkait penamaan tersebut, nanti bisa dengan DPR untuk menentukan istilah yang akan digunakan. Karena istilah tersebut akan memberikan implikasi kepada penggunaan siapa berbuat apa. Itu belum bisa kita putuskan sekarang," tutur Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara Jakarta, Rabu (5/12).

Moeldoko menjelaskan penentuan definisi tersebut akan berimplikasi kepada penentuan langkah yang akan diambil dalam menyelesaikan kasus penembakan tersebut. Jika kriminal tentu akan ditangani oleh kepolisian dan jika gerakan bersenjata tentu akan ditangani oleh TNI sebagaimana aturan yang ada.

Akan tetapi dengan pristiwa besar seperti ini perlu dilakukan konstruksi ulang dan juga harus melihat kemampuan dan batas kemampuan. Dengan kondisi hutan yang terpencil tentu harus dilihat juga kemampuan Kepolisian seperti apa.

"Jangan sampai nanti dipaksa menuju istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) namun membuat persoalan ini tidak selesai. Jadi perlu ada respon politik kedepannya," tutur Moeldoko.

Dalam kesempatan berbeda Ketua DPR Bambang Soesatyo mengungkapkan DPR akan meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan kekuatannya, termasuk menggunakan pasukan elitnya.

"Saya sudah mendapat laporan komisi I akan mengundang Panglima TNI untuk meminta langkah langkah yang dilakukan oleh TNI dalam menumpas gerombolan tersebut. Begitu juga Komisi III akan mengundang Kapolri untuk meminta penjelasan langkah penegakan hukum yang akan dilakukan disana," tutur Bamsoet.

Lebih lanjut Bamsoet juga mengapresiasi langkah pemerintah yang menginginkan melanjutkan pembangunan di Papua dengan pengawalan TNI dan Polri terlepas dari kejadian ini. (OL-4)