Basarah: Pernyataan Soeharto Guru Korupsi untuk Ingatkan Prabowo

WAKIL Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, merasa terusik jiwa nasionalismenya terkait pidato Prabowo yang menyebut korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium 4. Hal itulah yang membuatnya memberikan pernyataan bahwa Soeharto adalah Guru Korupsi di Indonesia.

"Mengapa Pak Prabowo tega membuka aib bangsa sendiri di luar negeri," katanya melalui keterangan tertulis, Jakarta, hari ini.

Menurut Basarah, karena keterusikan itulah yang membuat ia berani menyebut bahwa Soeharto adalah Guru Korupsi di Indonesia.

Basarah mengungkapkan, semua pihak sudah paham dan sangat prihatin dengan penyakit korupsi di Indonesia. Hal itu, menurutnya, biarlah menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bangsa Indonesia dan harus diselesaikan secara bergotong-royong serta sungguh-sungguh.

"Bukan sekadar dijadikan isu politik semata," ungkap Wakil Ketua MPR RI itu.

Oleh karenanya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin itu dengan sangat terpaksa harus mengingatkan kembali mengenai memori kolektif bangsa Indonesia tentang asal mula terjadinya korupsi di Indonesia hingga merajalela seperti sekarang.

Namun, ia mengatakan menghormati hak siapapun untuk menggunakan hak hukumnya, termasuk jika ingin melaporkan dirinya ke polisi atas pendapat hukum dan pandangan politiknya.

"Silahkan kita buka kembali berbagai dokumen hukum dan politik serta banyaknya pernyataan serta berbagai opini dari para tokoh dan lembaga-lembaga di dalam negeri dan internasional yang telah membuat pernyataan Pak Harto sebagai Presiden Koruptor," tuturnya.

"Tidak ada hal baru atas pernyataan saya tersebut. Coba saja searching google dengan pertanyaan siapa Presiden Terkorup Di Dunia, maka yang akan keluar adalah nama mantan Presiden Soeharto bahkan pernyataan yang lebih keras dari pernyataan saya pun cukup banyak," imbuhnya.

Pemberantasan korupsi di Indonesia, menurut Basarah, justru diawali dari Gerakan Reformasi Rakyat dan Aksi Mahasiswa Indonesia tahun 1998 yang berhasil menjatuhkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, hingga keluarnya TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

"Selama dipimpin Soeharto, telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan KKN," ujarnya. (OL-4)